Buka konten ini
NATUNA (BP) – Operasional dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, terhenti sementara. Penghentian layanan ini dipicu konflik internal antara Yayasan Rakyat Cerdas Ternutrisi dan pihak mitra pengelola dapur.
Informasi yang dihimpun, perselisihan terjadi akibat perbedaan pandangan terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM), khususnya menyangkut posisi asisten lapangan.
Sekretaris Yayasan Rakyat Cerdas Ternutrisi, Agung Anugraha, membenarkan adanya persoalan tersebut. Ia mengungkapkan, pihak mitra sempat meminta agar asisten lapangan diberhentikan.
“Pihak mitra menghubungi kami untuk memberhentikan asisten lapangan. Namun, permintaan itu tidak kami penuhi,” ujar Agung, Jumat (27/3).
Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena asisten lapangan dinilai bekerja dengan baik dan profesional. Selain itu, proses rekrutmen tenaga tersebut merupakan kewenangan yayasan.
“Selama ini kinerjanya baik. Perekrutan juga dilakukan oleh yayasan, bukan mitra dapur,” jelasnya.
Agung menegaskan, pemberhentian tenaga kerja tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang jelas dan dasar yang kuat.
“Kalau tanpa dasar, tidak bisa dilakukan. Itu tidak adil,” tegasnya.
Ia menduga konflik yang terjadi lebih dipicu persoalan pribadi, bukan faktor kinerja.
“Dugaan kami ini lebih ke masalah pribadi,” tambahnya.
Layanan Terhenti, Warga Terdampak
Perselisihan tersebut berujung pada pengaduan pihak mitra ke Badan Gizi Nasional. Bahkan, dalam laporan itu turut diusulkan pergantian pengelola yayasan.
Tak lama setelah pengaduan disampaikan, operasional dapur MBG di Bunguran Barat dihentikan tanpa kesepakatan kedua belah pihak.
Penutupan ini berdampak langsung pada masyarakat penerima manfaat yang selama ini bergantung pada program tersebut. Warga kini harus menunggu kejelasan kapan layanan kembali berjalan.
Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Provinsi Kepulauan Riau, Syartiwidya, mengatakan konflik tersebut juga memicu mundurnya sejumlah tenaga penting.
“Ahli gizi dan akuntan mengundurkan diri, sehingga SPPG tidak bisa beroperasi,” ujarnya.
Ia memastikan pihaknya akan turun tangan memantau dan memediasi konflik tersebut agar layanan kepada masyarakat dapat segera pulih.
“Kami akan memantau, memediasi, dan menindaklanjuti persoalan ini secara serius, karena menyangkut hak masyarakat,” tegasnya.
Diketahui, dapur SPPG Sedanau sebelumnya melayani sekitar 1.374 porsi makanan per minggu, termasuk untuk tenaga pendidik. Total penerima manfaat program ini mencapai 1.851 orang.
Dengan terhentinya operasional dapur, ribuan penerima manfaat kini terdampak dan menunggu kepastian kelanjutan program. (*)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GUSTIA BENNY