Buka konten ini
WALI Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memaparkan evaluasi satu tahun kepemimpinannya dalam podcast bersama Batam Pos, Sabtu (14/2). Dari 15 program prioritas yang dijalankan, ia menyebut tiga persoalan utama yang masih menjadi pekerjaan berat pemerintah, yakni layanan air bersih, banjir, dan pengelolaan sampah.
Ketiga persoalan tersebut masih berproses meski berbagai langkah telah ditempuh. Amsakar memahami masyarakat menginginkan solusi cepat dan nyata. Di sisi lain, 12 program prioritas lainnya disebut berjalan relatif baik sesuai rencana kerja pemerintah daerah dan BP Batam.
Sorotan utama diarahkan pada sektor air bersih yang dinilai sebagai tantangan paling kompleks. Salah satu persoalan utama mengapa persoalan air ini relatif lambat penyelesaiannya, karena ternyata MoU BP Batam dengan Konsorsium Moya & PP yang diteken kepemimpinan sebelumnya, tidak sefleksibel saat konsesi ATB. Konsorsium Moya benar-benar hanya sebagai operator, sementara jika ada perbaikan, harus melalui anggaran SPAM BP Batam yang tentunya harus melalui proses tender yang panjang.
“Moya bukan tak punya uang dan bukan tidak mau investasi, kontrak membatasi, ini yang akan kita adendum secepatnya. Tim hukum kami sedang mengkaji. Prinsipnya, air bersih ini hajat hidup orang banyak, tidak boleh mendahulukan keuntungan berlipat, tapi pelayanan yang terbaik yang harus didahulukan,” tegasnya.
Amsakar enggan menyalahkan mengapa aturan kerjasama yang dibuat sebelumnya tidak fleksibel. Baginya yang terpenting menatap ke depan dan memperbaiki apa yang menjadi kendala.
“Selama ini, Moya lebih berfokus pada penyediaan suplai (operator), sementara aspek lain dalam sistem belum sepenuhnya tercakup. Maka, memang perlu adendum kerja sama dengan Moya, mencakup juga proyek terkait air ini,” ujarnya, lagi.
Perubahan perjanjian tersebut diharapkan mampu mempercepat pembenahan layanan secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga distribusi ke pelanggan.
Amsakar mengakui persoalan air bersih menuntut kerja ekstra dibanding sektor lain. Pemerintah telah memanggil pihak pengelola guna merumuskan langkah yang paling memungkinkan agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.
“Yang betul-betul saya rasakan harus kerja ekstra adalah pelayanan air bersih. Kami sudah memanggil pengelola untuk mencari solusi yang paling mungkin,” katanya.
Penurunan debit air baku turut menjadi perhatian. Kondisi ini dipengaruhi berkurangnya daerah tangkapan air serta faktor cuaca, sementara kebutuhan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Kombinasi kedua faktor tersebut menambah tekanan terhadap sistem penyediaan air bersih.
Evaluasi awal kepemimpinan menemukan sedikitnya 18 wilayah masuk kategori stress area. Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah menyiapkan distribusi air melalui armada tangki dalam jumlah besar.
“Solusi paling mungkin untuk jangka pendek butuh paling tidak 100 armada air tangki. Saya tidak ingin di Ramadan nanti air masyarakat terganggu,” ujarnya.
Sementara itu, strategi jangka menengah dan panjang diarahkan pada peningkatan kapasitas instalasi dan perbaikan jaringan melalui proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sebanyak sembilan titik stress area tengah diproses melalui mekanisme tender dan ditargetkan rampung beberapa bulan ke depan. Namun, masih terdapat sembilan titik lain yang membutuhkan penanganan lanjutan.
“Mudah-mudahan setelah ada pemenang tender tidak ada sanggahan, sebab kalau ada sanggahan membuat penyelesaian masalah stress area ini semakin lama,” ujarnya.
Amsakar menegaskan, ketersediaan air bersih bukan hanya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga faktor penting dalam menarik investasi.
Menurutnya, calon investor umumnya mempertimbangkan dua hal utama sebelum menanamkan modal, yakni kepastian pasokan air dan keandalan listrik di Batam. (***)
LAPORAN : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK