Buka konten ini
BATAM (BP) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan dana segar sebesar Rp200 triliun ke bank-bank milik pemerintah (Himbara). Langkah ini ditujukan untuk memperlancar likuiditas perbankan agar dunia usaha, termasuk di Batam yang tengah gencar membangun, lebih mudah mengakses pembiayaan.
Dengan ketersediaan likuiditas tersebut, pelaku usaha diyakini tidak akan kesulitan memperoleh modal dari bank. Harapannya, pergerakan ekonomi di daerah penopang industri dan perdagangan seperti Batam dapat semakin cepat.
Namun, pengamat ekonomi sekaligus akademisi Batam, Suyono Saputro, menilai kebijakan tersebut tidak serta-merta berdampak signifikan.
Sebab, sebelum adanya tambahan dana Rp200 triliun, bank sebenarnya sudah memiliki likuiditas berlebih.
“Dana yang siap disalurkan lewat kredit sudah ada sebelumnya. Jadi, tambahan Rp200 triliun ini belum tentu langsung menggerakkan sektor riil. Meski begitu, tentu kita perlu melihat sisi positifnya karena pemerintah berusaha menambah dorongan ke sektor produktif,” ujarnya, Kamis (25/9).
Menurut Suyono, efek kebijakan baru ini baru akan terlihat pada kuartal III atau IV tahun ini. “Apakah benar-benar berhasil memutar roda ekonomi, atau justru stagnan, nanti akan terlihat,” tambahnya.
Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga menurunkan suku bunga acuan. Kombinasi kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menekan bunga pinjaman agar masyarakat dan dunia usaha lebih mudah mengakses kredit.
“Jika daerah bergerak, otomatis ekonomi nasional juga akan ikut terdorong,” jelasnya.
Meski begitu, Suyono menilai tidak semua sektor usaha langsung berlomba mengajukan pinjaman. Sektor properti, misalnya, sudah lebih dulu menyiapkan proyek pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada bank.
“Banyak yang menggunakan dana pribadi atau investor. Jadi, apakah kebijakan ini bisa langsung mendorong pinjaman, masih perlu waktu untuk dibuktikan,” katanya.
Sebagai gambaran, likuiditas perbankan di Kepri pada triwulan II 2025 tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp95,57 triliun, tumbuh 10,25 persen (yoy). Meski sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (10,89 persen yoy), angka itu tetap menunjukkan kuatnya kepercayaan masyarakat menempatkan dana di bank.
Komposisi DPK di Kepri masih didominasi tabungan (42,84 persen), diikuti giro (36,85 persen), dan deposito (20,31 persen). Instrumen jangka panjang seperti giro dan deposito juga mencatat pertumbuhan signifikan masing-masing 8,47 persen (yoy) dan 18,32 persen (yoy), menandakan bank tetap menjadi pilihan investasi.
Sementara itu, penyaluran kredit korporasi pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp44,66 triliun atau tumbuh 20,23 persen (yoy). Pertumbuhan ini melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 22,62 persen (yoy). Sejalan dengan itu, risiko kredit meningkat, ditandai dengan rasio NPL korporasi naik ke 2,90 persen dari 2,80 persen.
Secara spasial, penyaluran kredit di Kepri masih terpusat di Batam dengan pangsa 75,99 persen atau Rp65,29 triliun. Disusul Tanjungpinang 9,13 persen (Rp7,84 triliun) dan Bintan 5,42 persen (Rp4,66 triliun).
“Artinya, likuiditas perbankan di Kepri saat ini masih berlimpah,” tuturnya.
Suyono menambahkan, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan dana likuiditas tersebut benar-benar terserap ke sektor-sektor produktif. Dengan begitu, perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di atas kertas, melainkan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk di Batam yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Kepri. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra
Editor : RYAN AGUNG