Buka konten ini
BATAM (BP) – Program Pemagangan Kerja yang baru saja dicanangkan Presiden Prabowo Subianto disambut sebagai angin segar bagi para lulusan baru di seluruh Indonesia.
Program ini menawarkan kesempatan magang selama enam bulan dengan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) di setiap daerah. Skema ini dinilai sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan.
Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Diky Wijaya menjelaskan, program pemagangan sejatinya sudah dijalankan sejak 2023 di bawah arahan Gubernur Ansar Ahmad. Model di Kepri mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, di mana peserta mendapat dukungan transportasi demi kelancaran kegiatan.
“Alhamdulillah, program ini terbukti strategis dan sangat membantu masyarakat Kepri memasuki dunia kerja. Dari 1.200 peserta magang, hampir 97 persen langsung diterima bekerja di tempat mereka magang,” ujarnya, Rabu (17/9).
Menurutnya, angka itu membuktikan sinergi pemerintah dan dunia usaha sangat dibutuhkan dalam penyediaan tenaga kerja. Gubernur Ansar, kata Diky, aktif mendorong industri membuka pintu lebih lebar bagi tenaga kerja baru melalui mekanisme magang.
Dengan cara ini, perusahaan mendapatkan calon pekerja yang sudah terlatih, sementara masyarakat memperoleh jalan masuk menuju pekerjaan tetap.
Untuk tahun 2026, Pemprov Kepri menitikberatkan pemagangan di sektor pariwisata, salah satu penopang utama ekonomi daerah. Setidaknya 500 peserta magang direncanakan ditempatkan di berbagai hotel di kabupaten/kota.
“Gubernur ingin konsentrasi tahun depan adalah pariwisata. Program pemagangan ini akan memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal agar siap menghadapi kebutuhan industri perhotelan dan sektor terkait lainnya,” kata Diky.
Dengan rencana tersebut, Pemprov berharap program pemagangan tidak hanya menekan pengangguran, tetapi juga mampu mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Kepri. Keberlanjutan program disebut akan lebih maksimal jika mendapat dukungan APBN 2026.
“Kita berdoa agar Kepri mendapat luncuran APBN 2026 untuk program pemagangan. Semakin banyak kesempatan dibuka, semakin luas pula peluang masyarakat terserap di dunia kerja,” ujarnya.
Disnaker Batam Tunggu Juknis
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, Nurul Iswayuni, menyatakan pihaknya belum menerima sosialisasi resmi mengenai teknis pelaksanaan program tersebut.
“Program ini adalah program pusat di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Di Batam, program magang yang sudah berjalan saat ini adalah Magang Mandiri yang dilaksanakan perusahaan atau industri, serta program yang digelar Disnakertrans Provinsi Kepri. Untuk program baru ini, tentu nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut,” kata Nurul.
Ia menambahkan, selama ini Disnaker Batam mendukung pemagangan melalui kolaborasi dengan perusahaan, lembaga pelatihan, maupun Disnakertrans Kepri. Adanya program pusat dengan uang saku setara UMP tentu menjadi insentif besar bagi fresh graduate.
“Kalau sudah ada aturan jelas, mekanisme, dan kuota untuk Batam, tentu kami siap mendukung. Harapannya, program ini bisa membantu lulusan baru lebih cepat terserap di dunia kerja,” ucapnya.
Batam sendiri menghadapi tantangan penyerapan tenaga kerja terdidik. Banyak lulusan perguruan tinggi belum terserap industri karena keterampilan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Menurut Nurul, program magang bergaji dari pusat dapat menjadi solusi transisi penting bagi lulusan baru sebelum memperoleh pekerjaan tetap.
“Kami di daerah siap menindaklanjuti jika sudah ada arahan resmi,” tutupnya. (***)
Reporter : Arjuna – Rengga Yuliandra
Editor : Muhammad Nur