Buka konten ini
DUA motor Ducati yang diangkut menggunakan pikap tiba di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Masing-masing bernopol B 4225 SUQ dan B 3838 BOB. Dua motor premium itu adalah barang bukti yang disita KPK dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel “Noel” Ebenezer. Selain dua motor itu, KPK juga mengamankan sejumlah mobil dan uang tunai.
Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (20/8) malam. “Diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Jakarta, Kamis (21/8). Noel, lanjut Fitroh, sudah diamankan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. “Rangkaiannya dari semalam,” tambah Fitroh.
Noel tidak sendirian. OTT KPK juga berhasil mengamankan sepuluh orang lain. Mereka terdiri atas pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan Kemenaker.
Meski demikian, hingga kemarin sore KPK belum mengungkap secara rinci identitas sepuluh orang tersebut. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.
Kabar OTT itu membuat akun media sosial (medsos) Noel dibanjiri komentar netizen. Hampir semuanya mencemooh. Noel memang dikenal cukup aktif di medsos. Hampir semua aktifitasnya diunggah ke medsos.
Harta Noel
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id, total harta Noel mencapai Rp17.620. 260.877 atau Rp17,6 miliar. LHKPN itu dilaporkan saat awal menjabat pada 17 Januari 2025.
Noel tercatat memiliki tanah dan bangunan sebanyak lima bidang di Depok dan Bogor, Jawa Barat. Total harta kekayaan tidak bergerak milik mantan relawan Joko Widodo itu senilai Rp12.145.000.000.
Noel juga memiliki kendaraan bermotor. Namun, dua motor Ducati yang kemarin disita KPK tidak tercantum dalam LHKPN tersebut. Kendaraan milik Noel yang dilaporkan adalah Mitsubishi Pajero Sport 2020 (Rp500 juta), KIA Picanto 2015 (Rp90 juta), Yamaha Nmax 2015 (Rp16 juta), Toyota Fortuner 2022 (Rp430 juta), dan Toyota Land Cruiser 300 VX 2023 (Rp2,3 miliar). Jumlah harta bergerak milik Noel senilai Rp3.336.000.000 atau Rp3,3 miliar. Noel juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp109.500.000, kas dan setara kas Rp2.029.760.877. Sehingga, harta Noel seluruhnya mencapai Rp17.620.260.877.
OTT yang menjerat Noel mendapat atensi DPR dan Istana Negara. Maklum, Noel adalah orang pertama di Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT KPK. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemarin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus korupsi. Namun, Dasco memilih untuk menunggu pengumuman resmi KPK.
“Memang belum ada pengumuman resmi dari KPK tentang status dari yang bersangkutan,” katanya. Dia yakin Prabowo tidak akan melindungi jajarannya yang terbukti terlibat korupsi maupun pemerasan.
Di kompleks Istana Negara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku sudah mendapatkan kabar terkait OTT Noel. Dia menyebutkan bahwa Prabowo memberikan pesan kepada seluruh pembantunya agar berhati-hati.
“Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. Oleh karena itu, kami menyatakan keprihatinan yang mendalam,” tuturnya.
Menurut dia, Prabowo sudah mendapatkan laporan tentang OTT tersebut. Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur dalam proses hukum. “Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya,” ucap Prasetyo.
Dia juga menyebut, jika memang terbukti, Noel akan diganti. Namun, dia akan menunggu 1×24 jam untuk mendengar kabar tentang status Noel.
Dia mengatakan, kasus itu akan menjadi bahan evaluasi Kabinet Merah Putih. “Ini sekali lagi membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk penyakit stadium 4 dan itu tidak hanya berlaku kepada pejabat negara. Memang PR besar kita,” katanya.
Menaker: Ini Adalah Pukulan yang Berat
Di lain pihak, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akhirnya memberikan tanggapan soal kasus dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpinnya. Dia mengatakan, ini pukulan berat bagi pihaknya.
Sebelum menyampaikan peryantaan resminya, ia sempat mengajak wartawan bercanda dengan mengaku terpaksa harus memberikan keterangan karena awak media sudah menunggu lama.
Dalam pernyataannya, Menaker mengaku prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kemnaker yang tengah diproses KPK. Ia memastikan, pihaknya akan menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang sedang dijalankan KPK dalam menindak pelaku korupsi.
Ia pun berharap, kejadian ini menjadi pembelajaran bersama dan tidak ada lagi kasus serupa di instansi yang dipimpinnya. “Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak dilantik, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan,” ungkapnya di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (21/8).
Menaker mengaku telah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaner untuk menandatangani pakta integritas. Di mana, salah satu poinnya menekankan pada kesiapan mereka dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Upaya ini dilakukan sejalan dengan arahan presiden soal tidak ada toleransi koruptif di pemerintahan.
Khusus untuk sertifikasi K3, lanjut dia, pihaknya telah melaksanakan pakta integritas dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dengan total hampir 1000 perusahaan PJK3 di Indonesia. “Ini baru selesai sebenarnya. Supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi,” tegasnya.
“Selain pakta integritas, saya juga sudah merotasi pegawai yang sudah 4 tahun pada posisinya,” sambungnya.
Kebijakan ini dilakukan guna menutup potensi-potensi praktik korupsi. Kendati begitu, dia memastikan akan mencopot mereka yang terlibat.
Adanya OTT di Kemnaker ini dipastikan tidak mengganggu proses di K3. Saat ini, pelayanan pun terus berjalan. Menurutnya, sertifikasi K3 ini memang melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini PJK3, sebagai mitra. Sebab, pemerintah tidak memungkinkan untuk melakukan sertifikasi sendiri. Oleh karenanya, untuk memastikan PJK3 memiliki komitmen maka dilakukan pakta integritas.
“PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang pakta integritas, kita tahan dulu izinnya,” tegasnya.
Disinggung soal posisi wamenaker saat ini, Guru Besar ITB itu enggan menanggapi. Dia hanya meminta agar masyarakat sabar menunggu keterangan resmi dari KPK. Termasuk soal siapa saja yang diamankan dan detail OTT seperti apa.
Sementara, mengenai peluang penggantian wamenaker, Yassierli menegaskan hal itu bukan kewenangannya. “Itu bukan pada menteri.. itu (presiden, red),” ungkapnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG