Buka konten ini
BANGKOK (BP) – Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, resmi diskors oleh Mahkamah Konstitusi pada Selasa (1/7), menyusul penyelidikan etik atas dugaan sikapnya yang dinilai terlalu lunak terhadap mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, dalam percakapan telepon terkait sengketa perbatasan.
Dilansir dari channelnewsasia.com kebocoran rekaman percakapan tersebut memicu kemarahan publik dan mengguncang stabilitas politik Thailand. Salah satu partai kunci menarik dukungan dari koalisi pemerintahan, membuat posisi Paetongtarn semakin goyah dan terancam menghadapi mosi tidak percaya.
Paetongtarn menjadi anggota ketiga dari dinasti Shinawatra yang menjabat sebagai perdana menteri dan juga yang ketiga menghadapi potensi pemakzulan sebelum masa jabatannya berakhir.
Paetongtarn Bersuara Usai Diskors
Di hadapan media pada hari yang sama, Paetongtarn menyatakan bahwa niatnya dalam percakapan tersebut adalah untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan prajurit Thailand. ”Niat saya tulus. Saya melakukannya demi bangsa, demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi nyawa tentara kita,” ucapnya kepada wartawan.
”Semua Seolah
Terulang Lagi”
Warga Bangkok menunjukkan reaksi beragam. Sebagian merasa bosan dan sinis, sebagian lain menyimpan harapan perubahan.
“Saya bosan melihat berita politik. Semua seperti berputar-putar dalam lingkaran,” ujar Malee Paluemai, 60 tahun. Sementara Virat, 65 tahun, mengatakan, harus tetap punya harapan, meskipun tidak terlalu tinggi,” ujar warga Bangkok.
Anong Pimpakan, pemilik usaha kecil menengah, menyebut Thailand membutuhkan pemimpin baru. “Yang sekarang tidak cukup baik. Kami butuh yang baru agar negara ini membaik,” ucapnya.
Juli yang Penuh Tekanan bagi Keluarga Shinawatra
Tak hanya Paetongtarn, ayahnyaThaksin Shinawatrajuga menghadapi tekanan hukum. 1 Juli, Thaksin menjalani sidang kasus lese majeste (penghinaan terhadap kerajaan) atas wawancara tahun 2015 dengan media Korea Selatan, Chosun Ilbo. Ia didakwa karena menyebut Dewan Penasihat Kerajaan sebagai dalang kudeta militer 2014.
Berikutnya DPR Thailand akan memulai masa sidang baru. Partai Bhumjaithai, yang keluar dari koalisi, mempertimbangkan mengajukan mosi tidak percaya. Namun, Ketua DPR menyebut mosi tak bisa diajukan terhadap PM yang sedang diskors.
Pada 4 Juli Mahkamah Agung Thailand akan menyidangkan dugaan perlakuan istimewa terhadap Thaksin saat ia ditahan di rumah sakit setelah kembali dari pengasingan selama 15 tahun. Ia divonis delapan tahun penjara, tetapi hanya menjalani masa tahanan di rumah sakit sebelum dibebaskan bersyarat Februari 2024.
Awal Mula Krisis: Sebuah Panggilan Telepon
Rekaman sembilan menit percakapan antara Paetongtarn dan Hun Sen bocor pada 18 Juni. Beberapa jam kemudian, Hun Sen merilis versi lengkap berdurasi 17 menit di Facebook.
Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sapaan akrab ”paman” dan menyebut salah satu jenderal militer Thailand di perbatasan sebagai ”pihak lawan”. Ia juga meminta Hun Sen agar tidak mendengarkan suara dari pihak lain di Thailand, termasuk seorang jenderal yang ”hanya ingin terlihat keren”.
Komentar ini dianggap merendahkan dan memicu kecaman dari kalangan nasionalis pro-militer di Thailand. Hun Sen, meski sudah mundur dari jabatan, masih punya pengaruh kuat. Ia mengatakan rekaman itu sengaja dibuat untuk menghindari kesalahpahaman.
Paetongtarn telah meminta maaf dan mengunjungi Letjen Boonsin Padklangkomandan yang ia singgung dalam panggilanuntuk berdamai.
Dampak Ketegangan Perbatasan
Panggilan telepon itu membahas sengketa perbatasan yang kembali memanas sejak insiden baku tembak pada 28 Mei di kawasan Segitiga Zamrud, perbatasan Thailand-Kamboja-Laos, yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Kedua negara saling menyalahkan dan mengklaim bertindak untuk membela diri.
Thailand kemudian membatasi akses perbatasan, direspons oleh Kamboja dengan melarang siaran drama Thailand, menutup pos lintas batas, hingga memblokir produk buah dan sayur dari Thailand.
Langkah Hukum Berikutnya
Paetongtarn diberi waktu 15 hari untuk mengajukan pembelaan atas tuduhan melanggar Pasal 161.4 dan 161.5 Konstitusi Thailand tahun 2017, yang menuntut integritas dan perilaku etis dari setiap anggota kabinet.
Meski begitu, proses hukum tidak akan selesai dalam waktu dekat. Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dapat meminta bukti atau pernyataan tambahan sebelum menjatuhkan putusan.
Kabinet baru tetap akan dilantik dan diambil sumpah oleh Raja pada Kamis. Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit akan menjadi perdana menteri sementara. Paetongtarn sendiri masih tercatat sebagai menteri kebudayaan pasca-reshuffle.
Sang Pewaris Dinasti Politik
Paetongtarn anak bungsu Thaksin Shinawatra. Ia terjun ke politik pada 2022, setelah sebelumnya mengelola bisnis hotel keluarga. Dalam kampanye Pemilu 2023, ia aktif turun ke lapangan meski sedang hamil, dan melahirkan dua pekan sebelum hari pemungutan suara. Meski Pheu Thai kalah dari Move Forward Party, partainya berhasil membentuk koalisi setelah lawan politik utama mereka gagal. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO