Buka konten ini
Empat atlet sepak bola wanita resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, Isa Guusje Warps, dan Emily Julia Frederica Nahon.
Keempat pemain tersebut menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan pada Selasa, 10 Juni 2025. Prosesi tersebut berlangsung di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Jakarta Selatan.
Pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Dirjen AHU, Widodo, dan disaksikan oleh Plh Direktur Tata Negara Ditjen AHU, Hantor Situmorang. Suasana berlangsung khidmat dan penuh harapan bagi masa depan sepak bola wanita Indonesia. Widodo menegaskan naturalisasi ini bukan hanya sebatas pergantian status kewarganegaraan. Menurutnya, ini adalah langkah strategis dalam mendorong kemajuan Indonesia di kancah olahraga internasional.
Ia menyebut momen ini merupakan perwujudan dari cita-cita besar bangsa untuk meraih prestasi. “Momentum ini tentang harapan dan cita-cita besar dalam membangun kemajuan Indonesia,” ujar Widodo.
Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, berkomitmen penuh untuk mempercepat proses naturalisasi atlet berprestasi.
Hal ini selaras dengan arahan Menteri Hukum agar setiap proses dijalankan sesuai aturan perundang-undangan.
Widodo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah ini secara kolektif. Dukungan dari masyarakat hingga sektor swasta dinilai penting dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.
Ia menekankan kehadiran para atlet naturalisasi menjadi wujud nyata komitmen negara memberi kesempatan yang sama kepada siapa pun yang ingin mengharumkan nama Indonesia.
Dukungan lintas sektor pun sangat dibutuhkan agar potensi atlet dapat berkembang optimal.
Dalam proses naturalisasi ini, Ditjen AHU melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4).
TP4 terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga PSSI. Selain itu, lembaga seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Intelijen Negara, dan Kementerian Dalam Negeri juga berpartisipasi aktif. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI