Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kepulauan Riau menilai kinerja 100 hari Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura telah menunjukkan kepekaan terhadap iklim usaha. Pemerintah Provinsi Kepri dinilai cukup kooperatif dalam menjembatani berbagai urusan perizinan antara pelaku usaha dan pemerintah pusat.
”Semuanya berjalan dengan baik. Mereka cukup kooperatif. Bila ada kendala, kita komunikasikan dan mereka bantu menjembatani ke pusat,” ujar Ketua Apindo Kepri, Stanly Rocky, Selasa (10/6).
Meski demikian, Apindo berharap kerja sama ini tak berhenti sampai di sini. Stanly menekankan pentingnya percepatan realisasi kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) secara menyeluruh di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun.
Ia yakin kebijakan ini akan menjadi motor penggerak baru bagi ekonomi Kepulauan Riau.
“Kita harap FTZ menyeluruh segera direalisasikan. Itu bisa menggeliatkan ekonomi Kepri,” katanya.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Kepri, Alfiandri, turut menyoroti masa awal pemerintahan Ansar–Nyanyang.
Ia menyebut sejumlah kebijakan yang telah dijalankan layak diapresiasi, khususnya dalam upaya pemerataan akses dan pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Salah satu contohnya, kata Alfiandri, adalah subsidi transportasi laut. “Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan konektivitas dan keadilan akses, terutama bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di beberapa kabupaten/kota serta program bantuan pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa asal Kepri. Namun, menurutnya, sebagian besar kebijakan tersebut masih berada pada tahap implementasi awal, dan belum menunjukkan hasil yang terukur.
“Perlu ada kesinambungan dan pemantauan yang akuntabel. Pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan publik secara berkelanjutan dan inklusif,” tuturnya.
Alfiandri berharap pada tahap berikutnya, Pemprov Kepri lebih serius memperkuat reformasi struktural di bidang birokrasi, transparansi fiskal, serta partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan. “Semua itu penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya. (*)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GALIH ADI SAPUTRO