Buka konten ini
BATAM KOTA (BP) – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penggerak utama perekonomian Kota Batam. Berdasarkan data Sensus Ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, jumlah UMKM di Batam tercatat mencapai 75.575 unit hingga akhir 2024.
Sektor kuliner mendominasi sebagai jenis usaha paling banyak dijalankan, dinilai paling adaptif terhadap kebutuhan pasar dan relatif mudah dikembangkan. Dengan jumlah yang besar tersebut, UMKM di Batam mampu menyerap 156.997 tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan geliat UMKM terus tumbuh meskipun berada dalam tekanan ekonomi global dan nasional.
“UMKM menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Kuliner tetap menjadi primadona karena akses bahan baku mudah, pasar terbuka, dan fleksibel dikelola oleh rumah tangga,” ujarnya, Kamis (16/5).
Ia menjelaskan, berdasarkan pendataan hingga 30 April 2025, Dinas KUKM Batam mencatat 1.748 pelaku usaha aktif binaan. Dari jumlah tersebut, 1.376 di antaranya merupakan pelaku usaha kuliner. Sisanya mencakup 199 pelaku industri kreatif, 88 pelaku usaha jasa, 46 pelaku usaha obat tradisional, 11 pelaku usaha pertanian dan peternakan, serta satu pelaku usaha perikanan.
Hendri menilai pelaku usaha mikro sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Penurunan daya beli masyarakat, kenaikan harga bahan baku, serta terbatasnya akses pembiayaan menjadi tantangan yang masih sering dihadapi. “Karakteristik UMKM itu sangat bergantung pada stabilitas ekonomi. Begitu ada krisis, iklim usaha mereka cepat terganggu,” ungkapnya.
Untuk mendorong keberlangsungan UMKM, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir. Selain itu, Pemerintah Kota Batam juga tengah menyiapkan program pinjaman tanpa bunga yang akan diluncurkan pada 2025.
“Dulu bank meminta jaminan untuk pencairan pinjaman, tapi Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota meminta agar tidak ada jaminan, karena bunga akan ditanggung oleh pemerintah. Ini bentuk keberpihakan pada pelaku usaha mikro,” jelas Hendri.
Selain UMKM, sektor koperasi juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Saat ini, Batam memiliki sekitar 1.300 koperasi, namun hanya sekitar 120 yang masih aktif menjalankan kegiatan usaha secara reguler. Ke depan, pembinaan koperasi akan difokuskan pada peningkatan kualitas kelembagaan dan digitalisasi usaha agar lebih adaptif dan transparan dalam pengelolaannya.
“Yang kami dorong adalah koperasi yang sehat, aktif, dan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Bukan hanya sekadar ada nama, tapi tidak ada kegiatan,” tegasnya. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra
Editor : MUHAMMAD NUR