Buka konten ini
BATAM (BP) – Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam mencatat peningkatan volume peti kemas di Pelabuhan Batam sebesar 7 persen pada Triwulan I 2025. Total volume tercatat mencapai 166 ribu TEUs (twenty-foot equivalent unit), dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sebagai informasi, data ini diambil dari laporan resmi BUP BP Batam per akhir Maret 2025 dan mencerminkan tren positif yang diharapkan terus berlanjut hingga akhir tahun. Direktur BUP BP Batam, Dendi Gustinandar, menjelaskan bahwa kenaikan ini didorong terutama oleh lonjakan aktivitas bongkar muat serta pertumbuhan sektor ekspor yang signifikan.
“Kegiatan bongkar meningkat sebesar 16 persen, sedangkan ekspor mendominasi dengan volume mencapai 62 ribu TEUs,” katanya, Minggu (27/4).
Ia menambahkan, aktivitas bongkar mencapai 23 ribu TEUs, sedangkan muat mencapai 20 ribu TEUs. Sementara itu, impor tercatat sebanyak 61 ribu TEUs.
“Ini menunjukkan pergerakan logistik di Batam semakin dinamis, didukung oleh infrastruktur pelabuhan yang terus kami tingkatkan,” ujarnya.
Menurut dia, pertumbuhan sektor ekspor menunjukkan geliat industri di Batam yang kian kompetitif di pasar global. “Batam menjadi salah satu pintu ekspor strategis yang mampu menyalurkan produk nasional ke berbagai negara tujuan dengan lebih efisien,” tambah Dendi.
Selain itu, ia menilai tren positif ini merupakan hasil dari kolaborasi semua pihak, mulai dari operator terminal hingga pelaku usaha logistik. Kinerja solid ini tidak lepas dari dukungan para pemangku kepentingan yang berkomitmen menjaga kelancaran arus barang.
ini memperkuat posisi Pelabuhan Batam sebagai gerbang utama arus barang nasional dan internasional. Pelabuhan Batam kini menjadi simpul penting dalam rantai pasok global, apalagi dengan lokasi geografis yang sangat strategis. Ke depan, BUP BP Batam akan terus melakukan optimalisasi layanan pelabuhan melalui inovasi dan modernisasi fasilitas.
“Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan pelabuhan yang kompetitif, cepat, dan berstandar internasional,” ujar Dendi.
Pemerintah Jajaki Diversifikasi Negara Tujuan Ekspor
Sementara itu, kebijakan tarif resiprokal yang digagas Presiden AS Donald Trump berdampak pada ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, sangat penting bagi Indonesia melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Washington, Sabtu (26/4). Dia menjelaskan, meskipun eksposur perdagangan langsung antara Indonesia dan AS relatif kecil karena kurang dari 2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dampak kebijakan negara adidaya tersebut tetap signifikan secara global. ’’Ini tidak hanya memengaruhi Indonesia, tetapi juga seluruh dunia,’’ ujarnya.
Karena itu, Indonesia berupaya meningkatkan jumlah impor sejumlah komoditas strategis dari AS, termasuk minyak, gas alam cair (LNG), serta produk pertanian seperti gandum, kedelai, dan jagung. Dia menyoroti pentingnya produk pertanian asal AS yang memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia.
Menurut Ani –sapaannya– produk seperti gandum, kedelai, dan jagung dikonsumsi di Indonesia secara cukup signifikan. Saat ini Indonesia tidak hanya mengimpor komoditas tersebut dari Amerika Serikat, tetapi juga daribanyak negara lain.
”Jadi dalam konteks itu, kita selalu dapat membahas bagaimana mempersempit kesenjangan dan menempatkan AS pada posisi yang lebih baik untuk menyediakan jenis produk pertanian ini,’’ ungkap Ani.
Dalam sektor energi, Menkeu menekankan, meskipun Indonesia merupakan negara penghasil minyak dan gas, kapasitas produksinya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Karena itu, pemerintah Indonesia melihat peluang untuk meningkatkan impor energi, khususnya LNG, dari AS.
’’Jadi ini semua adalah area di mana kita tentu dapat melakukan outsourcing minyak dan gas dari AS, termasuk produk Boeing dan sebagainya. Ada juga beberapa komoditas serta produk manufaktur di mana kita dapat mempersempit, mengurangi, atau bahkan menghilangkan surplus ini,’’ katanya.
Dia melanjutkan, kondisi global saat ini mendorong banyak negara untuk mengevaluasi kembali strategi perdagangan mereka dan mencari alternatif pasar ekspor di luar AS. Dalam konteks ini, Indonesia semakin aktif menjajaki dan mempercepat perundingan dagang yang sebelumnya terhambat.
Kebijakan tarif resiprokal AS juga memantik banyak diskusi tentang perjanjian perdagangan yang telah terhenti atau belum membuat kemajuan. ”Sekarang ada perasaan bahwa kita benar-benar harus membuat kemajuan, kita benar-benar harus mencapai kesepakatan karena alternatifnya adalah tidak ada atau kurang. Jadi itu sebenarnya mungkin sisi positif dari mengadakan lebih banyak diskusi seperti pembicaraan Indonesia-Uni Eropa yang sedang kita lakukan,’’ jelas dia.
Ani juga menyoroti pentingnya hubungan ekonomi Indonesia denganTiongkok. Meskipun Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan negara tersebut, Tiongkok juga banyak memberikan investasi dalam jumlah besar di Indonesia, terutama di sektor mineral strategis.
Dengan berbagai pendekatan tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperluas cakupan perdagangan dan investasi internasional sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian.
’’Jadi, ini adalah area yang bisa memberikan banyak alternatif bagi Indonesia, baik dalam bentuk tujuan perdagangan maupun dalam hal area di mana kita bisa bekerjasama, bermitra dengan banyak negara di dunia,’’ jelas Ani. (*)
Reporter : ARJUNA – JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG