Buka konten ini
BATAM (BP) – Menyikapi kebijakan tarif baru yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengambil langkah cepat untuk melindungi iklim investasi dan sektor usaha di Batam.
Ia menyebut, kebijakan tarif yang diberlakukan AS berpotensi menghambat ekspor dari kawasan industri Batam, terutama dari perusahaan-perusahaan yang telah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Kalau ini kita gesa, mudah-mudahan bisa menjadi kebijakan penyeimbang terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan baru Amerika,” katanya, Selasa (8/4).
Langkah pertama yang disiapkan adalah percepatan proses pengurusan perizinan. Menurutnya, percepatan ini penting agar pelaku usaha tidak terhambat oleh birokrasi dan dapat segera menyesuaikan diri dengan dinamika global.
Selain itu, ia juga mendorong pemberian insentif kepada pelaku usaha. Insentif yang dimaksud tidak hanya berupa keringanan biaya, tetapi juga kemudahan dalam pelayanan perizinan dan pemangkasan rentang kendali birokrasi.
“Selama ini urusan seperti reklamasi wilayah laut dan Amdal untuk PMA (Penanaman Modal Asing) masih berada di Jakarta. Kita berikhtiar agar pelayanan ini bisa lebih dekat. Kalau bisa di-take over oleh BP Batam, tentu akan lebih baik,” ujar Amsakar.
BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah memiliki kapasitas untuk menangani kewenangan teknis tersebut. Untuk itu, ia menyatakan kesiapan BP Batam dalam menyiapkan tenaga teknis yang dibutuhkan.
Langkah ketiga yang akan dilakukan adalah menggelar pertemuan dengan para pelaku usaha di Batam. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan rapat koordinasi pada Rabu mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, BP Batam akan menggandeng berbagai asosiasi dunia usaha seperti Kadin, HKTI, Apindo, dan lainnya. Tujuannya adalah menggali keluhan pelaku usaha secara langsung serta menjaring masukan yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.
“Kita ingin dengarkan langsung dari para pelaku usaha, apa saja kendala mereka di lapangan. Dengan begitu, pemerintah bisa menyusun langkah-langkah yang tepat sasaran,” kata dia.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu dan berdialog langsung dengan para pengusaha dari berbagai asosiasi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4). Momen itu dimanfaatkan para pengusaha untuk menyampaikan berbagai unek-unek terkait tarif resiprokal 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat (AS) pada Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemi Kartiwa meminta pemerintah segera melakukan negosiasi dengan AS. Salah satu yang bisa ditawarkan adalah peningkatan pembelian kapas dari AS. Saat ini, impor kapas dari AS hanya 17 persen dari total pembelian. Jemi meminta dinaikkan menjadi 50 persen.
”Dengan demikian, tarif resiprokal 32 persen bisa diturunkan menjadi lebih manageable,” katanya.
Masukan juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pe-ngusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani. Dia mengeluhkan kondisi di lapangan yang masih sering menyulitkan pengusaha. ”Strateginya sudah baik, tapi kadang-kadang tidak terasa di lapangan,” katanya.
Dia mencontohkan masalah perizinan yang masih diliputi banyak persoalan. ”Sebenarnya solusinya sudah pernah Bapak Presiden sampaikan, tapi kenyataannya, sudah bertahun-tahun masalah itu tidak bisa diperbaiki,” keluhnya.
Dia juga mengatakan bahwa mitra dagang mereka di AS meminta kepastian mengenai peningkatan impor. ”Mereka mau tahu berapa yang bisa kita impor. Kapan kita impor,” jelasnya. Dia juga meminta agar proses impor bisa langsung dilakukan oleh kalangan industri dalam negeri. ”Jangan lagi lewat pihak ketiga. Karena ini akan meng-cut beberapa permasalahan selama ini,’’ katanya.
Semua masukan itu langsung ditanggapi Prabowo. Mengenai pertekstilan, Prabowo mengaku sudah memanggil para dirut bank pelat merah. ”Saya minta mereka terus mendukung industri padat karya, termasuk tekstil,” jelasnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia bukan negara miskin. Dia bahkan menyatakan siap menambah pembelian produk dari AS untuk menyeimbangkan neraca dagang. ”Surplus perdagangan kita terhadap AS disebut mencapai USD 17 miliar. Kita bisa bikin pakpok (impas, red). Kita bisa beli produk-produk dari AS senilai 17 miliar dolar AS (USD) juga. Saya sangat konfiden,” tegasnya.
Prabowo sudah menugaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk bernegosiasi dengan AS. Salah satu materi negosiasi adalah peningkatan impor dari AS. Prabowo lantas menyebut beberapa produk yang bisa dibeli dari AS.
”Dari AS, kita bisa beli elpiji, minyak, BBM. Kita juga butuh rig drilling dari Amerika untuk membuka 10 ribu sumur lama dengan teknologi baru,” katanya.
Selain itu, Indonesia akan meningkatkan impor kedelai, gandum, dan kapas dari AS. ”Mungkin hanya 3 atau 4 item pembelian saja, kita sudah pakpok dengan AS,” katanya. Prabowo juga siap meniru Vietnam yang mengenolkan tarif impor dari AS. ”Kalau Vietnam bisa, kita juga pasti bisa,” ucapnya.
Prabowo juga menginstruksikan para menteri agar membuang aturan yang menyulitkan pengusaha. ”Buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah semua proses untuk pengusaha,” tegasnya.
Ketua umum Partai Gerindra itu juga menyentil kementerian yang mengeluarkan peraturan teknis (pertek) tanpa seizin presiden. ”Pertek-pertek. Apa itu? Nggak boleh lagi ada pertek tanpa seizin presiden,” tegasnya.
Bukan hanya itu, Prabowo juga meminta agar keran impor dibuka secara luas. Dia tidak setuju dengan penjatahan atau kuota. ”Saya minta menteri pertanian dan menteri perdagangan. Jangan ada lagi kuota-kuota ya. Yang mau impor daging, silakan. Siapa pun boleh impor. Buka saja. Jangan hanya kuota A yang boleh impor. Enak aja,” katanya.
Kepada para investor dan ekonom, Prabowo menepis wacana Indonesia gelap. Baginya, itu hanya narasi untuk mendestabilisasi suatu negara. Padahal, dia meyakini masa depan Indonesia cerah. ”Kalau saya ketemu petani, mereka gembira, peningkatan hasil mereka naik secara drastis, produksi naik drastis,” kata dia. Ke depan, lanjutnya, kekayaan alam Indonesia akan dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Hal itu akan menciptakan lapangan kerja yang baru. Di sektor kelautan, misalnya, pihaknya akan membuka budi daya ikan dan udang di pantai utara Jawa hingga 40 ribu hektare. Setiap hektare akan menyerap 2-4 pekerja. ”Dunia butuh protein. Kita punya pantai salah satu terpanjang di dunia,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan berbagai indikator ekonomi domestik masih resilien. Meski begitu, dia mengakui tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump memicu guncangan dan ketidakpastian global.
Probabilitas resesi global turut muncul. Meski begitu, probabilitas Indonesia relatif rendah, hanya 5 persen. Sedangkan probabilitas resesi di AS mencapai 60 persen. Dia melanjutkan, gejolak pasar keuangan seluruh dunia pun terjadi. Indonesia sebagai emerging market turut mengalami tekanan. Kondisi itu makin diperparah dengan retaliasi tarif oleh Tiongkok yang memicu gangguan rantai pasok global. Hal itu turut membuat banyak korporasi mengambil sikap menahan diri atau wait and see untuk melakukan investasi maupun ekspansi.
Airlangga juga menyinggung guncangan yang memicu tekanan pada IHSG. Pelemahan itu disebutnya tidak hanya dialami Indonesia, tapi juga negara-negara lainnya. ”IHSG masih negatif, tadi pagi negatif, namun sudah berada pada tren positif, sudah naik. Nilai tukar rupiah juga relatif terjaga walaupun ada pelemahan. Tapi, kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang, pelemahannya itu sampai 50 persen, demikian juga beberapa negara lain,” ujar Airlangga.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dunia sudah berubah luar biasa. Sekarang seluruh institusi global seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank menjadi kurang efektif. Sebab, shareholder utamanya, yaitu G7, terutama Amerika Serikat (AS) yang melahirkan institusi tersebut, sekarang tidak lagi percaya. Akibatnya, muncul sistem yang sifatnya unilateral.
”Ini rule based yang dikenal sejak Perang Dunia Kedua sekarang menjadi tidak pasti. Di sisi lain memunculkan blok-blok baru, termasuk BRICS dan juga kebijakan yang semuanya cenderung menjadi dalam situasi tidak pasti,” ujar perempuan yang akrab disapa Ani itu.
Akibatnya, muncul persaingan yang sangat runcing. Insting setiap negara pasti menjaga domestiknya. Maka, banyak kebijakan ekonomi negara-negara di dunia menjadi inward looking. ”My country first, American first, China first, Indonesia first, dan yang lain-lain. Karena memang pada saat external environment tidak bisa diandalkan, yang harus dilakukan adalah menjaga kepentingan nasional,” bebernya.
Semula, Indonesia masih berharap ada supply chain yang berdasarkan perkawanan. Makanya muncul friend-sharing dan near-sharing. Saat ini istilah tersebut sudah tidak terdefinisi. Misalnya, hubungan antara AS, Kanada, dan Meksiko yang memiliki North American Free Trade Agreement (NAFTA). Perjanjian perdagangan bebas antara ketiganya. Kesepakatan yang diinisiasi oleh AS itu kini justru ditinggalkan, bahkan menjadi persaingan akibat kebijakan tarif Trump.
”Inilah dunia yang kita hadapi. Kebijakan tarif Amerika menjadikan risiko ketidakpastian yang luar biasa,” ucap Ani.
Menurut Ani, tarif resiprokal AS terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif yang tidak bisa dipahami. Dia merasa semua yang sudah belajar ekonomi menjadi sia-sia. Sudah tidak berlaku lagi ilmunya. Yang penting penetapan tarif duluan karena tujuannya adalah menutup defisit.
”Menutup defisit itu artinya, saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional. Tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tandasnya.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, Indonesia akan melakukan penguatan sumber daya manusia melalui gizi yang cukup. Dia menyebut program makan bergizi gratis (MBG) akan menciptakan efek yang besar pada ekonomi.
Dia mencontohkan, jika MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, dana APBN yang terserap mencapai Rp25 triliun per bulan. ”Atau Rp1 triliun per hari,” ujarnya. Dari jumlah itu, 90 persen akan menyerap hasil pertanian, ternak, dan perikanan. Kemudian, 10 persen anggaran akan menjadi penghasilan para pekerjanya.
Mendag Target Perjanjian IEU-CEPA Rampung Juni
Kementerian Perdagangan memastikan akan mempercepat penyelesaian perjanjian dagang Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Ini menjadi bagian langkah strategis menghadapi dampak tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap produk ekspor Indonesia. Perjanjian kerjas ama itu mampu memperluas pasar baru di tengah ketidakpastian perdagangan global.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan langkah percepatan IEU-CEPA merupakan upaya untuk membuka pasar baru di tengah ketidakpastian hubungan dagang dengan AS. ”Disepakati juga agar segera diselesaikan (IEU-CEPA). Jadi kita juga harus punya pasar baru,” ujar Budi.
Dia menargetkan, perjanjian itu bisa rampung pada Juni mendatang. Sambil jalan, lobi dengan pemerintah AS akan dilakukan oleh tim ekonomi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (*)
Reporter : ARJUNA – JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG