Buka konten ini
BATAM (BP) – Indonesia kembali menjadi sorotan dalam pusaran perang dagang global setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan kebijakan tarif ekspor baru yang menyasar sejumlah negara, termasuk Indonesia. Negara importir akan dikenai tarif resiprokal hingga 32 persen, menyusul meningkatnya defisit perdagangan AS terhadap Indonesia, yang tercatat mencapai surplus sebesar 14,34 miliar dolar AS (USD) pada 2024.
Kebijakan ini langsung menimbulkan kekhawatiran, terutama di kawasan industri Batam, yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekspor nasional. Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam, Adhy Prasetyo Wibowo, mengatakan, beberapa perusahaan di Batam sudah menghubungi pihaknya untuk menanyakan dampak kebijakan tersebut.
“Meskipun kebijakan ini terbilang baru, sudah ada respons dari kawasan industri di Batam.
Sejumlah pelaku usaha mulai menyuarakan kekhawatiran mereka,” ujarnya, Jumat (4/4).
Tarif resiprokal sebesar 32 persen yang dikenakan dianggap memberatkan dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan yang bergantung pada ekspor seperti Batam. HKI Batam mendorong agar BP Batam dan pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret dan strategis.
Ia mendesak agar BP Batam mengajukan permintaan kepada United States Trade Representative (USTR) untuk mengecualikan Batam dari kebijakan tarif baru Trump, mengingat peran strategis Batam dalam mendukung ekspor nasional.
Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor Indonesia, selain Tiongkok dan Jepang. Jika tidak diantisipasi, kebijakan ini bisa berdampak luas pada penurunan volume ekspor, melambatnya produksi, bahkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Data menunjukkan bahwa nilai ekspor dari Provinsi Kepri ke Amerika Serikat mencapai USD300 juta per bulan, dengan 25 persen di antaranya berasal dari Batam. Artinya, sekitar USD75 juta per bulan berisiko terdampak langsung.
“Batam itu mayoritas ekspor. Jadi, pengenaan tarif ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan tekanan di sektor ketenaga-kerjaan,” kata Adhy.
Ia juga memperingatkan potensi migrasi investasi ke negara tetangga seperti Malaysia, yang memiliki tarif ekspor lebih rendah, yakni sekitar 24 persen. Hal ini bisa membuat Malaysia lebih menarik dalam rantai pasok global ke AS.
“Malaysia bisa saja booming karena rantai pasok ke Amerika bisa berpindah ke sana. Biaya logistik mereka juga lebih murah,” katanya.
Untuk mengatasi situasi ini, HKI Batam menyarankan agar pemerintah Indonesia segera melakukan diplomasi perdagangan dan merundingkan ulang kesepakatan dagang dengan AS, termasuk menekan biaya logistik untuk meningkatkan daya saing. BP Batam, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Batam, dinilai perlu lebih aktif menjawab kekhawatiran para pelaku usaha dan memastikan bahwa dampak kebijakan ini dapat diminimalkan.
“Perlu ada langkah cepat dan nyata agar Indonesia tidak kehilangan momentum industri ekspor. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa terganggu jika hal ini tak segera ditangani,” katanya.
Jauh sebelum Donald Trump mengumumkan kebijakan kontroversial terkait tarif, Indonesia telah bergabung dengan BRICS dan meneken sejumlah perjanjian perdagangan internasional untuk memperluas mitra dagang. Di Vietnam, pemimpin Tiongkok juga akan bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa dalam rangka menciptakan peluang baru. Di Hanoi, Vietnam, semangat perlawanan bersama terhadap kebijakan tarif kontroversial Donald Trump bakal dimatangkan. Presiden Tiongkok Xi Jinping akan berkunjung ke sana pada 14 April untuk bertemu para pemimpin Uni Eropa setelah lebih dulu Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez tiba. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyusul kemudian.
”Kami ingin menciptakan peluang baru untuk berdagang dan berinvestasi dengan mitra tepercaya,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen seperti dikutip dari AFP, Jumat (4/4).
Di dalam negeri, tak lama setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung mengajukan keanggotaan Indonesia ke dalam BRICS, kelompok informal yang didirikan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Selain itu, Indonesia terus memperkuat partisipasinya dalam berbagai perjanjian dagang besar. Di antaranya RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, Perjanjian Perdagangan Bebas Asia-Pasifik) dan CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement, Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik).
”Langkah presiden itu dalam rangka memperluas mitra dagang,” kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno.
Benang merah antara yang akan terjadi di Vietnam dan Indonesia adalah ”peluang baru” dan ”memperluas mitra dagang”. Intinya, kolaborasi.
Mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat (AS) agar negara yang dipimpin Trump itu juga tidak bisa seenaknya melakukan intimidasi, misalnya lewat penerapan tarif dasar 10 persen dan ”tarif timbal balik” hingga 54 persen yang diumumkan di Gedung Putih Rabu (2/4) lalu.
AS memasang tarif timbal balik cukup tinggi, 32 persen, kepada Indonesia. Alasannya, Indonesia menjadi salah satu negara yang ekspornya ke AS lebih banyak ketimbang impornya dari Negeri Paman Sam itu. Tiongkok, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lain juga mencatatkan neraca perdagangan serupa dengan negara yang beribu kota di Washington DC tersebut.
AS mengalami defisit neraca perdagangan negatif hingga USD18 miliar dengan Indonesia. Di sisi lain, AS juga menilai Indonesia menetapkan tarif impor yang tinggi, yaitu 64 persen untuk barang AS.
Trump juga menyoroti beberapa kebijakan impor yang dia sebut sebagai hambatan nontarif atau non-tariff barrier. Untuk Indonesia, misalnya kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), lisensi impor yang dia sebut rumit, serta devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).
Tapi, menurut lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kalau mendasarkan pada TKDN, Trump menerapkan standar ganda. ”AS sendiri memiliki undang-undang yang salah satunya itu memprioritaskan produk-produk lokal,” ujar Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho.
Salah satunya, Buy American Act yang kali pertama disahkan Kongres AS pada 1933. Beleid itu mengharuskan pemerintah AS membeli barang-barang dengan TKDN tertentu untuk transaksi pengadaan di atas USD10 ribu.
Andry menilai TKDN atau syarat komponen lokal praktik yang cukup lumrah.
”Tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, termasuk AS sendiri,” tegasnya.
Saat mengumumkan penetapan tarif, Trump menuding Tiongkok mengambil keuntungan besar dari AS. Kementerian Perdagangan Tiongkok segera menyebut tindakan itu sebagai intimidasi sepihak. Mereka juga berjanji akan mengambil tindakan balasan yang tegas untuk melindungi hak dan kepentingannya.
Trump juga mengenakan tarif yang tinggi kepada tiga negara di Asia Tenggara lainnya: Vietnam, Laos, dan Kamboja. Menurut Stephen Innes dari SPI Asset Management, apa yang dilakukan Trump itu merupakan serangan langsung terhadap rantai pasok Tiongkok.
”Ini bukan balas dendam, ini pertahanan strategis melalui perang tarif,” katanya.
Laos dan Kamboja sangat bergantung pada investasi Tiongkok dalam infrastruktur rantai pasokan. Tarif bea masuk yang tinggi diperkirakan akan memukul kedua negara tersebut.
Adapun Vietnam merupakan salah satu negara yang memetik keuntungan ketegangan AS-Tiongkok pada 2018 di periode pertama kepemimpinan Trump. Apa yang dikenal sebagai perang tarif itu menyebabkan beberapa bisnis mempertimbangkan kembali lokasi produksi produk mereka.
Beberapa di antaranya memilih merelokasi bisnis ke Vietnam. ”Vietnam jelas menjadi sasaran (oleh Trump) karena perannya sebagai perantara bagi upaya Tiongkok untuk menghindari tarif sebelumnya,” kata Stephen Olson, mantan negosiator perdagangan AS.
Seiring pengumuman Trump, pasar saham global mengalami penurunan tajam pada Kamis (3/4). Menurut The Guardian, tiga indeks saham utama mencatat penurunan terburuk sejak pandemi Covid-19 2020. Nasdaq turun 6 persen, S&P 500 melemah 4,8 persen, dan Dow Jones anjlok 3,9 persen. Saham raksasa teknologi seperti Apple dan Nvidia juga tercatat kehilangan nilai pasar gabungan hingga USD470 miliar hanya dalam satu hari.
Dampak dari kebijakan ini juga terasa di Asia dan Eropa. Indeks Nikkei Jepang jatuh ke posisi terendah dalam delapan bulan. Lalu, bursa saham di London dan kawasan Eropa lainnya pun ikut melemah.
Langkah Trump juga berisiko membawa dunia seperti yang pernah terjadi dalam era McKinley Tariff pada akhir abad ke-19: depresi global berkepanjangan. Senada, Direktur Pelaksana Dana Mone-ter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva juga memperi-ngatkan bahwa kebijakan Trump bisa memperburuk kondisi ekonomi global.
”Tarif baru dapat memperdalam ketidakpastian dan mengancam ekonomi global yang sudah rapuh,” ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi seperti dilansir AFP.
Karena itu, dia mendesak AS dan mitra dagangnya bekerja sama dalam menyelesaikan ketegangan akibat kebijakan tarif tersebut. Namun, Gedung Putih bersikeras.
”Presiden tidak akan menarik kembali apa yang telah diumumkannya,” ucap Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick. (*)
Reporter : ARJUNA – JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG