Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan jumlah komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan. Sehingga, strukturnya akan lebih ramping dan diisi oleh para profesional.
Hal itu menjadi salah satu bahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/3). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar.
”Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan kepada awak media usai rapat.
Menurut Airlangga, struktur baru itu akan tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, komposisi komisaris juga tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait. “Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya, kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” jelasnya.
Sementara itu, rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang berlangsung Rabu (26/3) memutuskan untuk merombak jajaran direksi dan komisarisnya. Royke Tumilaar telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai direktur utama digantikan Putrama Wahju Setyawan. Nama baru Alexandra Askandar masuk dalam jajaran direksi BNI.
Dalam perubahan direksi, RUPST menyetujui Putrama yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BNI menjadi direktur utama. Sementara, Alexandra yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri mengisi posisi Wakil Direktur Utama BNI yang ditinggalkan Putrama. Posisi Direktur Keuangan yang sebelumnya diisi Novita Widya Anggraini digantikan oleh Hussein Paolo Kartadjoemena. Novita meninggalkan BNI lantaran menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Mandiri. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO