Buka konten ini
BATAM (BP) – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ririn Warsiti, mengatakan, anggaran pokok-pokok pikiran atau pokir anggota dewan sudah dipotong dan mengalami pengurangan.
“Pokir itu sudah dipotong, kok masih ada bahasa tidak dipotong,” katanya, Selasa (18/3).
Politisi Gerindra itu menegaskan, pokir termasuk dalam program prioritas yang diserap melalui reses dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Anggota DPRD pun mendapat tugas dari masyarakat untuk memastikan usulan masyarakat (Pokir) itu dapat terealisasi.
“Jangan lupa Pokir itu program pembangunan yang diusulkan langsung oleh masyarakat kepada Anggota DPRD dan tugas DPRD memastikan usulan pembangunan dari masyarakat diakomodir dalam APBD,” tegasnya.
Ririn juga menyayangkan penolakan pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) 25 persen bagi para ASN.
Menurutnya, ini salah satu cara untuk memastikan seluruh program prioritas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan.
“Jadi lucu kalau ada pejabat yang menolak program pembangunan yang diusulkan masyarakat apalagi dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran pejabat. Tidak boleh ada pernyataan prioritas THR bagi pejabat dengan menyampingkan program prioritas bagi masyarakat,” ujarnya.
Anggota DPRD Kepri tiga periode itu menambahkan, hingga saat ini, Badan Anggaran (Banggar) masih bekerja menyisir program bukan prioritas untuk menutup kekurangan anggaran.
“Sampai hari ini Banggar masih membahas pemotongan anggaran. Tidak ada bahasa kekurangan pagu, OPD hanya memberikan gambaran angka, tapi uangnya tidak ada,” tambahnya. Ririn Warsiti di Pemilu 2024 berhasil mendapatkan sua-ra terbanyak sebagai Caleg DPRD Provinsi Kepri Dapil VI. (*)
Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : YUSUF HIDAYAT