Buka konten ini
GAZA (BP) – Tindakan Israel memutus aliran listrik ke Jalur Gaza merupakan “pelanggaran terang-terangan” terhadap kesepakatan gencatan senjata, demikian menurut anggota biro politik Hamas Izzat Al-Risheq.
“Keputusan penjajah untuk memutus aliran listrik, menutup lalu lintas perbatasan, memblokade masuknya bantuan dan bahan bakar, serta membuat rakyat kami kelaparan adalah contoh dari hukuman kolektif yang merupakan tindak kejahatan,” kata Al-Risheq melalui media sosial Telegram, Senin (10/3) dilansir Antara.
Ia menyebut hal tersebut merupakan “tindakan putus asa untuk meningkatkan tekanan kepada rakyat dan perlawanan Palestina melalui kebijakan pemerasan yang murahan dan tak bisa diterima.”
Pada Minggu, petinggi otoritas energi rezim Zionis Eli Cohen mengatakan telah memerintahkan pemutusan pasokan listrik ke Jalur Gaza untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera.
Menurut perusahaan listrik Israel, saat ini sudah tidak ada lagi aliran listrik yang diterima di Jalur Gaza setelah pasokan tenaga tersebut sempat dipulihkan untuk operasional sistem pembuangan limbah di wilayah kantong tersebut.
Pemutusan pasokan listrik ini dilakukan Israel setelah mereka melarang masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada 2 Maret lalu.
Israel juga mengancam akan terus menekan Hamas karena penolakan mereka terhadap perpanjangan gencatan senjata di Gaza menurut rencana Amerika Serikat serta pembebasan sandera.
Sebelumnya dari 19 Januari hingga 1 Maret, gencatan senjata sesuai kesepakatan Israel dan Hamas berlaku di Jalur Gaza, dan telah dilaksanakan pertukaran sandera Israel dan Palestina sebagaimana disepakati.
Selama enam pekan gencatan senjata, Hamas telah membebaskan 30 sandera yang masih hidup serta delapan jenazah sandera yang wafat.
Sebagai timbal balik, Israel membebaskan sekitar 1.700 tahanan Palestina, termasuk yang divonis seumur hidup di Israel, serta menarik pasukan militernya dari area internal jalur Gaza.
Hingga kini, 59 sandera Israel dilaporkan masih ada di Jalur Gaza, dan setengahnya telah dinyatakan meninggal.
Uni Eropa Dukung Rencana Negara Arab
Sementara itu, Menteri-menteri luar negeri dari Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris pada Sabtu (8/3) menyatakan dukungannya pada rencana negara-negara Arab untuk merekonstruksi Jalur Gaza yang hancur akibat agresi Israel.
Rencana yang diperkirakan menelan biaya 53 miliar dolar AS (sekitar Rp865 triliun) itu dibuat untuk mencegah pengusiran penduduk di wilayah kantong Palestina itu.
Melalui pernyataan bersama, para menlu Eropa itu menekankan bahwa rencana negara-negara Arab itu menawarkan rekonstruksi Gaza yang realistis serta menjanjikan perbaikan yang cepat dan berkelanjutan jika terlaksana.
Rencana itu, yang dirancang oleh Mesir dan diadopsi para pemimpin negara-negara Arab pada Selasa, ditentang oleh Israel dan Presiden AS Donald Trump.
Sebelumnya, Trump mengusulkan agar warga Palestina dipindahkan dari Gaza dan usulan itu menuai penolakan secara luas.
Rencana rekonstruksi Gaza oleh negara-negara Arab mencakup pembentukan komite administratif yang berisi teknokrat Palestina yang independen dan profesional.
Komite itu akan mengawasi bantuan kemanusiaan dan menangani urusan Gaza di bawah pengawasan Otoritas Palestina (PA). (***)
Reporter : JP Group
Editor : andriani susilawati