Buka konten ini
BATAM (BP) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bengkong, tepatnya di SDN 010 dan SMPN 30, Rabu (5/2). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik serta mengidentifikasi kendala di lapangan.
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya bersama Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kepri dan Dinas Pendidikan menindaklanjuti arahan dari Deputi 2 dan pihak terkait.
”Alhamdulillah, pagi ini (kemarin) kami bersama Kabinda Kepri dan Dinas Pendidikan menindaklanjuti perintah Deputi 2 serta BGN. Kami memastikan program presiden sudah berjalan dan mengevaluasi kendala-kendala yang perlu dibahas lebih lanjut,” ujar Iman Sutiawan.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kota, DPRD, serta pengusaha agar program ini dapat berjalan optimal.
”Ini demi kepentingan bangsa dan negara ke depan. Anak-anak generasi emas yang diharapkan oleh presiden harus didukung dengan makanan bergizi sejak dini karena pertumbuhan otak dan fisik sangat bergantung pada asupan nutrisi yang mereka konsumsi,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabinda Kepri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti video conference bersama Deputi 2 Kepala BIN dan Deputi BGN. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh gubernur dan DPRD se-Indonesia untuk mengevaluasi kesiapan daerah dalam menjalankan program MBG.
”Hari ini kami turun langsung bersama DPRD untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Kami menyadari bahwa setiap program baru pasti memiliki hambatan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya akan terus mendorong agar program ini berjalan sesuai harapan,” kata Kabinda Kepri.
Ia juga menyarankan pembentukan posko evaluasi yang dapat memberikan laporan mingguan mengenai perkembangan program.
”Kami perlu mendapatkan pembaruan rutin mengenai kendala di lapangan, sehingga solusi bisa segera ditemukan. Selain itu, ada arahan dari pusat agar pemerintah daerah dan pihak swasta dapat berkolaborasi dalam mendukung keberlanjutan program ini,” tambahnya.
Pemerintah pusat menargetkan percepatan program MBG dengan rencana cakupan 82 juta anak penerima manfaat di seluruh Indonesia pada September mendatang.
”Kami mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, untuk bersama-sama mendukung program ini agar dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan demi penyempurnaan program MBG.
”Program baru tentu memerlukan evaluasi terus-menerus agar bisa berjalan lebih baik ke depannya. Kami akan memastikan segala perbaikan yang dibutuhkan dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Rubianto, menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam pengantaran makanan bagi siswa dalam program MBG. Ia menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah untuk mencatat waktu pengantaran guna memastikan tidak ada keterlambatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.
”Kami perintahkan seluruh kepala sekolah agar mencatat waktu pengantaran karena keterlambatan dapat berdampak pada proses pembelajaran,” ujarnya.
Selain ketepatan waktu, evaluasi terhadap menu dan sisa makanan juga menjadi perhatian. Pihak dapur umum diminta untuk meninjau kembali menu yang disajikan berdasarkan respons siswa terhadap makanan yang tersisa.
”Kami sudah meminta dapur umum untuk mengevaluasi sisa makanan guna memahami minat siswa. Ini penting agar makanan yang disajikan lebih sesuai dengan selera mereka,” tambah Tri Rubianto.
Ia juga menyoroti potensi timbulnya sampah akibat pelaksanaan program ini dan memastikan evaluasi dilakukan setiap dua minggu sekali. Evaluasi terdekat akan dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait untuk periode 13 Januari 2025 hingga Kamis (6/2).
Saat ini, perluasan penerima manfaat MBG bergantung pada jumlah dapur umum yang tersedia. Di wilayah Bengkong, misalnya. Hanya terdapat satu dapur yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), yang saat ini melayani 3.294 siswa dari kapasitas maksimal 3.500 siswa.
”Jika ditambahkan sekolah lain, kapasitas akan terlampaui. Maka, perlu ada penambahan dapur umum,” jelasnya. (*)
Reporter : Azis Maulana
Editor : RYAN AGUNG