Buka konten ini
MEMASUKI satu tahun kepemimpinan Wali Kota Batam/Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota/Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, arah pembangunan ekonomi Batam dinilai mulai memasuki fase konsolidasi yang lebih kuat dan terintegrasi. Penyatuan kendali politik Pemerintah Kota Batam dengan otoritas strategis BP Batam disebut menjadi faktor pembeda yang mulai terasa dampaknya pada perumusan kebijakan ekonomi daerah.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam, Suyono Saputro, menilai satu tahun pertama kepemimpinan Amsakar–Li Claudia merupakan fase krusial dalam memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan antara Pemko Batam dan BP Batam—yang selama ini kerap terfragmentasi—kini mulai menemukan bentuknya.
Untuk pertama kalinya, kata Suyono, kepemimpinan politik daerah berjalan beriringan dengan kendali strategis kawasan. Kondisi ini membuka ruang koordinasi yang lebih solid, terutama dalam pengelolaan lahan, percepatan perizinan, serta pengembangan kawasan ekonomi yang menjadi tulang punggung Batam.
“Dalam satu tahun ini saya melihat ada upaya serius untuk memperkuat fondasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur terus berjalan, sarana dan prasarana pendukung ekonomi diperbaiki, dan sinergi kelembagaan semakin terarah. Ini modal penting untuk pertumbuhan jangka menengah dan panjang,” ujar Suyono, Selasa (18/2).
Dari sisi kinerja makro, Suyono memperkirakan pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 kemungkinan belum menembus angka 7 persen. Namun, ia menekankan bahwa angka resmi masih menunggu rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadwalkan akhir bulan ini.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai sinyal pelemahan ekonomi. Sebaliknya, fase ini justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat faktor-faktor pengungkit pertumbuhan yang selama ini menjadi motor ekonomi Batam.
“Kalau memang belum 7 persen, berarti ada aspek yang perlu ditingkatkan. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan investasi adalah motor utama. Dua sektor ini harus terus didorong,” jelasnya.
Dari sisi struktur lapangan usaha, ekonomi Batam masih ditopang oleh industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Karena itu, investasi yang masuk diharapkan tidak hanya memperkuat nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect), terutama dalam pembukaan lapangan kerja.
Suyono juga menyoroti perubahan karakter investasi yang belakangan masuk ke Batam. Sejumlah investasi asing kini berorientasi pada sektor teknologi tinggi, seperti pembangunan pusat data (data center). Nilainya besar dan memperkuat posisi Batam dalam rantai ekonomi global, namun serapan tenaga kerjanya relatif terbatas dibanding sektor manufaktur padat karya.
“Ini bagian dari transformasi ekonomi. Kita sedang bergerak ke industri berbasis teknologi. Tantangannya adalah bagaimana memastikan tetap ada keseimbangan antara investasi bernilai tinggi dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Di sisi lain, tingginya arus pencari kerja dari luar daerah turut menambah tekanan pada pasar tenaga kerja lokal. Persaingan yang semakin ketat berpotensi meningkatkan angka pengangguran apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat dan terukur.
Namun Suyono optimistis, dengan penguatan koordinasi antara Pemko Batam dan BP Batam, arah kebijakan penataan investasi dan penciptaan lapangan kerja dapat dirumuskan secara lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Ia juga menyinggung kebijakan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat. Meski demikian, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan pengendalian harga kebutuhan pokok agar tekanan inflasi tidak menggerus manfaat kenaikan upah.
“Kenaikan upah akan efektif mendorong konsumsi kalau stabilitas harga terjaga. Pemerintah harus memastikan tidak ada lonjakan harga yang berlebihan,” ujarnya.
Selain isu ekonomi makro, Suyono menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan layanan publik, terutama air bersih dan pengelolaan sampah. Menurutnya, kualitas layanan dasar memiliki pengaruh langsung terhadap kenyamanan masyarakat sekaligus persepsi investor terhadap Batam.
“Amsakar–Li harus berani mengambil keputusan strategis agar persoalan air dan sampah bisa dituntaskan sebelum masa kepemimpinan mereka berakhir. Dengan kekuatan politik yang dimiliki, saya yakin kebijakan apa pun yang diambil akan mendapat dukungan,” tegasnya.
Sebagai kawasan strategis nasional dan gerbang ekonomi Indonesia di wilayah barat, Batam dituntut memiliki daya saing tinggi di tengah kompetisi antarnegara yang semakin ketat. Hambatan birokrasi, perizinan, serta kepastian hukum harus terus dibenahi agar kepercayaan investor semakin menguat.
“Saat ini semua negara berlomba memberikan layanan investasi yang mudah, murah, dan pasti. Batam tidak boleh tertinggal. Saya melihat komitmen ke arah itu sudah ada,” katanya.
Suyono juga menilai perhatian pemerintah pusat terhadap Batam kian besar. Kondisi ini, menurutnya, menjadi peluang strategis untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat posisi Batam dalam peta ekonomi nasional dan regional.
“Fondasinya sudah mulai dibangun di tahun pertama ini. Jika konsistensi dan keberanian mengambil keputusan terus dijaga, saya yakin dalam empat tahun ke depan hasilnya akan semakin nyata dirasakan masyarakat,” tutup Suyono.
Akselerasi Kebijakan dan Tantangan Check and Balance
Setahun duet kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra berjalan, arah pembangunan Batam mulai memperlihatkan bentuknya. Model kepemimpinan yang memadukan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam satu komando dinilai membawa percepatan dalam pengambilan keputusan strategis—sesuatu yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan utama dunia usaha dan investor.
Namun, di balik akselerasi kebijakan tersebut, muncul catatan kritis dari kalangan akademisi. Isu tata kelola, ruang partisipasi publik, hingga risiko ketergantungan berlebihan pada figur kepemimpinan menjadi perhatian serius yang dinilai perlu diantisipasi sejak dini agar model “superpower” ini tidak menyisakan persoalan struktural di kemudian hari.
Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, menilai penyatuan komando antara Pemko dan BP Batam memiliki keunggulan strategis yang nyata. Menurutnya, integrasi ini membuat kebijakan dan perencanaan program dapat berjalan selaras tanpa terhambat birokrasi berlapis.
“Secara umum saya melihat model ini memiliki kelebihan karena kebijakan dan rencana program bisa selaras. Keputusan strategis bisa diambil cepat tanpa birokrasi bertingkat yang berlarut,” ujarnya.
Menurut Bambang, integrasi tersebut mempermudah sinkronisasi antara kebijakan investasi, tata ruang, hingga pelayanan publik—tiga sektor yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri. Namun, di sisi lain, konsentrasi kewenangan yang besar juga menyimpan tantangan serius dalam tata kelola demokratis.
“Kekuasaan yang cukup besar ini punya risiko lemahnya check and balance. Eksekutif lokal juga langsung mengeksekusi fungsi strategis investasi dan land use. Itu bisa mengurangi ruang diskusi publik dan peran kelembagaan independen,” tegasnya.
Ia mengingatkan, model kepemimpinan terpusat seperti ini harus ditopang oleh mekanisme partisipasi masyarakat, akademisi, dan kelompok sipil agar tidak berubah menjadi pendekatan teknokratis yang bersifat top-down tanpa legitimasi sosial yang kuat.
Terkait arah kebijakan pembangunan, Bambang menilai niat perencanaan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Berdasarkan forum konsultasi publik yang ia ikuti, fokus pembangunan mulai bergeser pada penguatan sumber daya manusia (SDM), penanganan sampah, pengendalian banjir, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Itu menunjukkan arah perencanaan berbasis jangka menengah, lebih holistik, bukan hanya fisik. Tapi arah itu harus dipertegas dalam dokumen RPJMD yang jelas, terukur, dan konsisten,” ujarnya.
Meski demikian, Bambang mengingatkan adanya risiko jika perencanaan jangka panjang terlalu bertumpu pada satu figur kepemimpinan. Ketergantungan tersebut berpotensi melemahkan keberlanjutan kebijakan ketika terjadi pergantian pejabat.
“Resilience terhadap pergantian kepemimpinan bisa rendah. Rencana besar berpotensi terdistorsi oleh kebutuhan politik jangka pendek,” katanya.
Sejumlah isu krusial pun disebutnya masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dalam konteks perizinan lahan dan investasi, kasus Rempang Eco City dipandang sebagai sinyal penting bahwa pengelolaan kawasan strategis memerlukan transparansi tinggi serta blueprint sosial-ekonomi yang matang agar tidak memicu konflik agraria.
Isu air bersih juga dinilai belum sepenuhnya tuntas. Keluhan distribusi yang belum stabil hingga awal 2026, menurut Bambang, menunjukkan perlunya investasi berkelanjutan dan tata kelola berbasis masterplan jangka panjang, bukan sekadar respons ad hoc.
“Koordinasi Pemko dan BP Batam dalam penyediaan air perlu diperkuat dengan tata kelola berbasis data,” ujarnya.
Persoalan sampah tak kalah pelik. Batam dikenal sebagai salah satu kota dengan produksi sampah yang tinggi. Meski penanganannya telah masuk prioritas kebijakan 2026, Bambang menilai kapasitas infrastruktur dan profesionalisme pengelolaan masih perlu ditingkatkan, termasuk edukasi masyarakat tentang prinsip reduce, reuse, dan recycle.
Banjir dan genangan akibat cuaca ekstrem juga menuntut pembenahan drainase secara sistematis serta perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Di sektor SDM, Bambang mengakui adanya sinyal positif berupa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan. Namun ia mempertanyakan kualitas penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk. (Rengga Yuliandra, M Sya’ban)