Forum Energy Outlook 2026 bertema “Strengthening Indonesia’s Energy Supply Chain” digelar sebagai wadah dialog antara pemerintah, pelaku industri, dan kalangan akademisi untuk membahas tantangan serta peluang penguatan rantai pasok energi nasional di tengah dinamika global dan agenda transisi energi.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) bekerja sama dengan Satuan Tugas Energi BPP HIPMI, dan berlangsung di The Westin, Jakarta.
Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira menegaskan bahwa sektor energi merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Menurutnya, industrialisasi dan pemerataan kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa ketersediaan energi yang andal, terjangkau, dan merata. Ia mengingatkan, lemahnya rantai pasok berpotensi meningkatkan biaya logistik, menekan daya saing industri, serta memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Sebagai pembicara kunci pada Panel Diskusi I, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan bahwa gas bumi memiliki peran strategis sebagai energi transisi menuju target net zero emission. Tantangan utama saat ini, kata dia, adalah menjaga kesinambungan pasokan, infrastruktur, dan rantai pasok gas untuk mendukung pembangkit listrik, sektor industri, serta kebutuhan domestik.
Laode menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas, percepatan pembangunan infrastruktur gas, penerapan regulasi yang adaptif, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Hal i ni sangat penting untuk memberi jaminan pasokan energi nasional yang cukup dan stabil, sehingga kebutuhan energi di berbagai sektor bisnis dan usaha lainnya yang menggantungkan kebutuhan energinya pada
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok energi secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Ia mendorong keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen strategis dalam distribusi dan pengelolaan energi, termasuk energi baru dan terbarukan (EBT), agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Dari sisi hulu, Staf Khusus Menteri ESDM Nanang Abdul Manaf menekankan bahwa kegiatan eksplorasi migas menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.
Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan kebijakan fiskal yang fleksibel, insentif yang kompetitif, serta penyempurnaan regulasi guna menarik minat investasi di sektor eksplorasi.
Pada Panel Diskusi II bertajuk “Financing Bioenergy for Sustainable Growth”, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan pembentukan Dana Investasi Bioenergi Nasional dengan skema blended finance untuk memastikan pemerataan manfaat transisi energi antarwilayah.
Kasatgas Energi BPP HIPMI Jay Singgih menambahkan, transisi energi menuntut perubahan menyeluruh pada sistem, pola investasi, serta dukungan pembiayaan yang inklusif.
Indonesia dinilai memiliki potensi besar di sektor bioenergi, seperti biomassa, biofuel, dan biogas, yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dan UMKM apabila dikelola secara tepat.
Jay yang juga menjabat Wakil Ketua Umum ASPEBINDO menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pembiayaan agar proyek bioenergi memiliki kelayakan finansial dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengembangan bioenergi berpeluang menciptakan lapangan kerja, memperkuat perekonomian daerah, sekaligus mempercepat transisi energi nasional.
Untuk itu, sektor ini perlu diseriusi supaya dapat terealisasi, sehingga benar-benar rantai pasokan energi tak putus. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO