Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Selama sepekan terakhir, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang menghentikan pengiriman Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah penerima, terus bertambah. Pemicunya, dapur-dapur MBG tersebut belum menerima pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Dampaknya, ribuan siswa penerima manfaat tidak lagi mendapatkan kiriman makanan, terutama dalam sepekan terakhir.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang membenarkan adanya kendala pencairan anggaran ke sejumlah SPPG di daerah. Namun, ia menegaskan persoalan tersebut hanya bersifat teknis.
“Iya, masalah teknis saja, penggantian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),” ujar Nanik saat dihubungi, Jumat (19/12).
Ia mengklaim persoalan tersebut telah teratasi. Menurut Nanik, anggaran operasional dapur-dapur MBG mulai bisa dicairkan kembali sejak Kamis sore (18/12).
Selain itu, Nanik memastikan insentif bagi seluruh SPPG tetap diberikan, meskipun sebagian dapur menghentikan operasional sementara.
“Kalau uangnya sudah masuk, pasti mereka langsung beroperasi,” katanya.
Menanggapi hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios), Nanik memilih bersikap santai. Ia enggan mempersoalkan hasil survei tersebut.
“Terserah siapa saja yang berkomentar. Buktikan saja di lapangan berdampak atau tidak. Sudah, ya,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, survei Celios menyebut program MBG belum terbukti meringankan beban keuangan keluarga penerima. Selain itu, MBG dinilai belum meningkatkan fokus dan keaktifan siswa di sekolah.
Sebelumnya, BGN juga telah meminta pihak SPPG memberikan edukasi gizi kepada siswa penerima manfaat MBG. Para ahli gizi di setiap SPPG diminta lebih kreatif dalam menyusun menu makanan.
Kondisi di Daerah
Terhentinya operasional dapur MBG di berbagai daerah akibat macetnya pencairan dana dari BGN berdampak langsung pada siswa penerima. Selama sepekan terakhir, mereka tidak lagi mendapat jatah makanan rutin di sekolah.
Di Kabupaten Kediri, sedikitnya 42 ribu siswa tidak lagi menerima paket MBG setelah 14 SPPG atau dapur MBG di wilayah tersebut berhenti beroperasi.
Sementara di Kota Kediri, delapan SPPG tutup sementara. Akibatnya, sebanyak 24.966 siswa tidak menerima paket MBG sejak Rabu (17/12).
Koordinator SPPG Kabupaten Kediri, Ahmad Gunawan membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut kendala pencairan dana tidak hanya terjadi di daerahnya.
“Kendalanya bukan di sini saja, tetapi hampir di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pertemuan daring, lanjut Gunawan, BGN menyampaikan bahwa pada 28 Desember saldo SPPG harus nol atau ditarik untuk keperluan tutup buku. Setelah mekanisme anggaran akhir tahun selesai, SPPG tinggal menunggu dana cair untuk kembali beroperasi.
“Bukan mandek permanen. Setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru, program MBG akan berjalan lagi,” tandasnya.
Di Madiun, sejumlah SPPG juga menghentikan operasional sementara. Salah satunya di Kecamatan Jiwan.
Sebanyak 3.036 siswa harus membawa bekal sendiri ke sekolah karena tidak lagi menerima MBG sejak 15 Desember.
“Nggih (iya), Mas, sementara libur dulu karena dananya belum cair dari BGN,” ujar Kepala SPPG Sambirejo, Awidyo Rosito, Kamis (18/12).
Awidyo menjelaskan, pencairan dana operasional MBG biasanya dilakukan setiap dua pekan. Namun, pada periode berjalan ini, dana belum juga turun meski sudah memasuki minggu kedua.
SPPG sempat menggunakan sisa dana periode sebelumnya untuk bertahan. Namun, dana tersebut tidak lagi mencukupi untuk menutup kebutuhan operasional dapur.
“Akhirnya kemarin pakai sisa dana, tapi setelah itu tidak bisa lanjut,” jelasnya.
Di Bojonegoro, sedikitnya 14 SPPG penyalur MBG juga berhenti beroperasi sementara. Penghentian kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah kabupaten setempat sejak awal Desember.
Menanggapi situasi itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengirimkan surat resmi kepada BGN.
“Kami telah mengirimkan surat ke BGN bahwa sejumlah SPPG di Kabupaten Bojonegoro saat ini tidak beroperasi,” ungkapnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK