Buka konten ini
PREDIKAT Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya yang kembali diraih Kota Batam menuai sorotan tajam. Jaringan Safe Migran Peduli Perempuan dan Anak menilai lonjakan signifikan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang 2025 menjadi bukti bahwa Batam belum sepenuhnya layak disebut sebagai kota ramah anak.
Data tersebut disampaikan Jaringan Safe Migran dalam pemaparan Catatan Akhir Tahun (Catahun) 2025 pada penutupan Kampanye 24 Hari Kasih Sayang (24HKTPA) di Gedung Pusat Informasi Haji (PIH), Batam Center, Kamis (18/12).
Perwakilan Rumah Faye di bawah naungan Jaringan Safe Migran, Kiki, mengungkapkan sepanjang 2025 tercatat 132 kasus kekerasan terhadap anak. Angka itu melonjak hampir lima kali lipat dibandingkan 2024 yang hanya mencatat 24 korban.
“Pada 2025 ada 132 kasus. Sementara 2024 hanya 24. Ini alarm serius bagi semua pihak,” ujar Kiki.
Selain anak, kekerasan terhadap perempuan dewasa juga meningkat tajam. Sepanjang 2025, Jaringan Safe Migran mencatat 316 kasus kekerasan terhadap perempuan, naik dari 140 kasus pada 2024. Secara keseluruhan, total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Batam sepanjang 2025 mencapai 448 kasus.
“Lonjakannya sangat luar biasa, lebih dari seratus persen. Ini sangat memprihatinkan,” kata Kiki.
Meski demikian, ia menegaskan peningkatan tersebut belum dapat disimpulkan secara tunggal, apakah murni karena meningkatnya kasus di lapangan atau karena sistem pelaporan dan pencatatan yang semakin terbuka.
“Kondisi ini harus dikaji lebih dalam agar langkah pencegahan dan penanganan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Sorotan juga datang dari Efrizal, perwakilan Jaringan Safe Migran Kota Batam. Ia menilai predikat KLA kategori Nindya peringkat kedua nasional lebih banyak mencerminkan pemenuhan aspek administratif ketimbang kondisi riil di lapangan.
“Dokumen dan kebijakan mungkin lengkap, tapi praktiknya perlu dipertanyakan. Apakah Batam benar-benar ramah anak?” ujarnya.
Ia mencontohkan masih minimnya fasilitas publik yang aman bagi anak, seperti transportasi umum yang layak dan trotoar yang ramah pejalan kaki.
“Anak-anak justru didorong naik kendaraan bermotor. Ini menunjukkan negara belum sepenuhnya menjamin keselamatan dan kenyamanan anak,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Efrizal juga menilai sejumlah kebijakan sekolah masih cenderung mengekang dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak. Persoalan anggaran pun dinilai krusial.
“Regulasi tanpa dukungan anggaran dan program nyata hanya akan menjadi simbol,” katanya.
Ia menegaskan, Safe Migran menilai Batam belum pantas menyandang predikat kota ramah anak jika kondisi tersebut masih terus terjadi. “Kami menilai belum pantas,” ujarnya singkat.
Terkait pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Layak Anak oleh DPRD Batam beberapa hari lalu, Efrizal menilai regulasi tersebut perlu dikawal ketat agar tidak berhenti sebagai seremonial.
“Perda harus masuk dalam RPJMD kepala daerah, didukung kebijakan lintas OPD dan penganggaran yang jelas,” tegasnya.
Ia juga menyebut Jaringan Safe Migran tidak dilibatkan dalam proses penyusunan Perda, sehingga implementasinya ke depan perlu dikritisi bersama.
“Predikat KLA seharusnya menjadi beban moral untuk melakukan perubahan nyata, bukan sekadar kebanggaan administratif,” katanya.
Sementara itu, dalam acara penutupan kampanye, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memaparkan kondisi nasional.
Anggota Komnas Perempuan RI, Dewi Rahayu, menyebut sepanjang 2024 tercatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, naik 14,17 persen dibandingkan 2023.
“Kekerasan terjadi di ranah personal, publik, hingga oleh negara,” ujar Dewi.
Komnas Perempuan juga mencatat 501 laporan kekerasan terhadap pekerja migran perempuan sepanjang 2024, mayoritas terjadi di luar negeri. Bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik, seksual, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Banyak korban direkrut melalui media digital dan dijanjikan pekerjaan legal, namun berujung eksploitasi,” jelasnya.
Dewi menekankan pentingnya pencegahan sejak daerah asal melalui penguatan literasi digital, pengawasan agen, dan edukasi masyarakat.
“Jangan menunggu kasus terjadi di negara tujuan. Pencegahan harus dimulai dari hulu,” tegasnya.
Penutupan Kampanye 24 Hari Kasih Sayang yang berlangsung sejak 25 November tersebut juga diisi diskusi panel antara pemerintah dan masyarakat sipil. Kampanye ini diperpanjang hingga (18/12), bertepatan dengan Hari Migran Internasional, untuk menyoroti kerentanan perempuan dan anak migran.
“Hari ini kami memaparkan Catatan Akhir Tahun 2025 dan mendengar respons pemerintah. Harapannya, ada langkah nyata menghadirkan ruang aman,” kata Kiki.
Meski rangkaian kampanye telah berakhir, Jaringan Safe Migran menegaskan advokasi dan pendampingan korban akan terus dilanjutkan.
“Perlindungan perempuan dan anak bukan tugas satu pihak. Semua stakeholder harus terlibat agar Batam benar-benar menjadi kota yang aman dan bermartabat,” tutup Efrizal. (***)
Reporter : M SYA’BAN
Editor : GALIH ADI SAPUTRO