Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Malam itu, Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, terasa berbeda. Kamis (11/12), Menteri PKP Maruarar Sirait membuka ruang dialog hangat bersama para perempuan pengembang senior untuk mendengar langsung denyut nadi industri perumahan dari lapangan.
Dalam suasana yang cair dan penuh keakraban, para perempuan pengembang menyampaikan pengalaman, tantangan, sekaligus harapan mereka terhadap arah kebijakan perumahan nasional. Mereka sepakat, berbagai terobosan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan dampak nyata bagi sektor properti.
Sejumlah kebijakan yang diapresiasi antara lain percepatan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan biaya PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN-DTP), peningkatan kuota rumah subsidi secara signifikan, hingga hadirnya Kredit Program Perumahan (KPP) dengan subsidi bunga 5 persen bagi pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan.
Berbagai kebijakan tersebut dinilai menjadi angin segar yang mendorong geliat industri properti sekaligus mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Salah satu perempuan pengembang senior, Komisaris PT Sumber Karya Makmur Lestari Maria Nelly Suryani, membagikan pengalamannya secara terbuka. Ia mengaku merasakan langsung perubahan positif, terutama dalam urusan perizinan.
“Ini fakta, Pak Menteri. Kondisi sekarang jauh lebih maju. Dulu urus PBG bisa bertahun-tahun, sekarang jauh lebih cepat. Lebih segera,” ujarnya dengan nada semringah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik, memangkas birokrasi, dan memastikan seluruh program perumahan berjalan tepat sasaran.
Ara—sapaan akrab Maruarar—juga mendorong agar semakin banyak pengembang perempuan naik kelas. Ia berharap para pelaku usaha perempuan tak hanya bertahan di level UMKM, tetapi turut ambil bagian dalam proyek-proyek perumahan berskala lebih besar dan berdampak luas.
“Saya ingin makin banyak pengembang, terutama perempuan, yang naik kelas. Tidak hanya di usaha kecil dan menengah, tetapi berani masuk ke proyek yang lebih besar, inovatif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Kementerian PKP memastikan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengembang perempuan, sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Reporter : JP Group
Editor : PUTUT ARIYO