Buka konten ini
BANDA ACEH (BP) – Sejumlah warga Aceh ramai-ramai memprotes pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang menyebut listrik di Aceh akan menyala 100 persen pada Senin (8/12). Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam. Faktanya, hingga tadi malam, masih banyak wilayah di Aceh yang gelap gulita.
Pemerintah Aceh pun memberikan klarifikasi. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengakui banyak warga kebingungan dan kecewa karena kondisi di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan Menteri ESDM.
“Pernyataan tersebut memicu ekspektasi tinggi di tengah masyarakat. Padahal, hingga saat ini (kemarin, Red), suplai listrik Aceh di jaringan menengah baru mencapai 60–70 persen. Untuk Banda Aceh sendiri baru 35–40 persen yang menyala,” ujar Muhammad MTA, dikutip dari Harian Rakyat Aceh (Batam Pos Group).
Menurut dia, pemulihan listrik sangat bergantung pada suplai tegangan tinggi dari Arun. Jika suplai itu rampung hari ini atau besok, pemulihan di Banda Aceh berpeluang mencapai 100 persen karena jaringan tegangan rendah relatif tidak mengalami kerusakan berat.
Kondisi berbeda terjadi di daerah yang mengalami kerusakan parah, seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Di tiga wilayah ini, pemulihan listrik masih di bawah 40 persen. Sementara itu, Lhokseumawe dilaporkan telah pulih sekitar 75 persen, dan kawasan Barat Selatan berada pada kisaran 70–80 persen.
Pemerintah Aceh menegaskan ribuan petugas PLN dari berbagai daerah terus bekerja maksimal di lapangan. Ketidakakuratan informasi dikhawatirkan menimbulkan resistensi masyarakat terhadap para petugas.
“Kami berharap kekeliruan yang disampaikan Menteri ESDM tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap petugas PLN di lapangan, apalagi sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.
Kekecewaan juga dirasakan warga Lampaseh Aceh, Banda Aceh. Tati, salah satu warga yang sempat menggantungkan harapan pada pernyataan tersebut, mengaku kecewa karena hingga Senin (8/12) sore listrik di wilayahnya belum menyala. “Hingga pukul 16.18 WIB masih mati. Kecewa sekali karena kami jadi berharap pada statement itu,” tuturnya.
Status Darurat Sumbar Berpotensi Diperpanjang
Status tanggap darurat bencana alam di Sumatra Barat (Sumbar) berpotensi diperpanjang. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan sebagian besar kabupaten/kota masih menjalankan penanganan darurat.
“Pekerjaan tanggap darurat masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya belum tuntas,” katanya.
Mahyeldi telah meminta seluruh kepala daerah menyampaikan laporan dan masukan mengenai kondisi terkini untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi perpanjangan status dikeluarkan pada 8 Desember 2025.
“Sekarang Sekretaris Daerah sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten/kota,” ujarnya kepada Padang Ekspres.
Beberapa daerah seperti Kota Solok, Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai stabil dan tidak lagi memerlukan status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lain masih membutuhkan penanganan intensif. Di sejumlah titik, akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga distribusi bantuan belum optimal.
Pemerintah provinsi juga menambah ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, serta bantuan khusus bagi ibu hamil dan balita.
“Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum, kami sudah kirim tandon penampungan dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi,” ujarnya.
Jumlah pengungsi hingga kini mencapai 20 ribu orang. Sebagian besar warga yang rumahnya rusak berat diarahkan tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi selesai dilakukan. “Jika rumah mereka tidak bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah, akan dicarikan lokasi alternatif,” tambah Mahyeldi.
Pemprov Kebut Akses Semipermanen
Pemprov Sumbar terus mengebut pembangunan akses semipermanen di wilayah terdampak.
“Kami menargetkan akses bisa dilewati kendaraan kecil hingga sedang dalam dua pekan. Masalah utama saat ini penumpukan di satu jalur akibat putusnya jalan nasional sehingga distribusi logistik terhambat,” ujar Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy.
Ia memastikan penanganan pascabencana akan terus berjalan dengan dukungan pemerintah pusat, termasuk pencarian korban hilang dan pembukaan akses isolasi.
Pemerintah Tegaskan Belum Membutuhkan Bantuan Asing
Pemerintah menegaskan belum membutuhkan bantuan internasional dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatra. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan pemerintah masih mampu menangani situasi ini.
“Selagi kita masih kuat, ngapain (terima bantuan)? Kita masih kuat kok,” ujarnya seusai acara graduasi KPM Program Keluarga Harapan (PKH) di Pusdiklatbangprof Margaguna Kemensos, Jakarta, Senin sore (8/12).
Pernyataan itu disampaikan meski masih ada beberapa daerah terdampak yang terisolasi dan belum menerima bantuan secara merata. “Kita akan terus percepat itu,” tambahnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan seluruh pihak terus bekerja memenuhi kebutuhan warga, meski beberapa daerah memiliki medan sulit. “Untuk membuka akses itu harus melalui beberapa tahap, tidak bisa langsung. Medannya memang tidak mudah,” jelasnya.
Kementerian Sosial sejak awal telah mengirimkan bantuan logistik secara bertahap. Kemensos juga mendirikan dapur umum bersama masyarakat, dinas sosial, dan BPBD di 39 titik. Setiap hari, dapur umum itu menyediakan lebih dari 400 ribu porsi makanan. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK