Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkuat kerja sama untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan industri prioritas sesuai RPJMN 2025–2029 dan proyek strategis nasional (PSN). Langkah ini sekaligus menegaskan posisi kawasan industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menekankan bahwa transformasi kawasan industri menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. Salah satu kendala utama yang masih terjadi adalah perizinan dasar yang belum seragam di setiap daerah. “Perbedaan interpretasi tata ruang dan kurangnya sinkronisasi antara pusat dan daerah menghambat percepatan kawasan industri prioritas maupun PSN,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/12).
Pemantauan Hambatan Eksekusi Proyek
Akhmad menjelaskan bahwa HKI akan memperkuat pemantauan, mempercepat koordinasi dengan anggota, dan memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemerintah. Sinergi ini diharapkan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
“HKI juga mendorong Bappenas untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kendala yang memperlambat pelaksanaan proyek di lapangan. Langkah ini penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029,” tambahnya.
Pembentukan Tim Khusus
HKI mengusulkan pembentukan tim bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengawal proyek kawasan industri prioritas. Tim ini akan bertugas mengurai hambatan perizinan dan melakukan evaluasi berkala, agar PSN tidak hanya kuat secara kebijakan, tetapi juga dapat terealisasi di lapangan.
“Kolaborasi ini diyakini akan membuat kawasan industri Indonesia lebih kompetitif, terintegrasi, dan berkelanjutan,” kata Akhmad.
MoU untuk Perencanaan Lebih Kuat
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyambut positif inisiatif ini. “Bappenas mendukung percepatan implementasi kawasan industri prioritas dan PSN, termasuk mengurangi hambatan perizinan,” ujarnya. Sebagai tindak lanjut, HKI dan Bappenas menandatangani MoU untuk memperkuat perencanaan kebijakan kawasan industri. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO