Buka konten ini
WALI Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menemui Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (26/11) pagi. Pertemuan tersebut digelar di tengah meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap distribusi pangan, termasuk laporan awal mengenai masuknya beras ilegal di wilayah Kepri.
Amsakar mengatakan, pertemuan itu menjadi agenda penting agar Batam berada dalam satu garis kebijakan dengan pemerintah pusat, terutama terkait arahan Presiden mengenai percepatan swasembada pangan nasional.
“Prinsipnya Pak Mentan meminta agar swasembada pangan yang sudah disampaikan Pak Presiden itu harus didukung dan dilaksanakan di daerah,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah daerah diminta memperkuat dukungan, mulai dari membuka ruang lebih luas bagi petani hingga memastikan tidak ada gangguan distribusi pangan di lapangan, seperti masuknya beras dari luar. Semangat petani saat ini dinilai tinggi sehingga dukungan konkret pemerintah dibutuhkan untuk mengejar target nasional.
Meski Batam bukan daerah penghasil pangan, termasuk beras, Amsakar memastikan Pemko Batam tetap mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan. Salah satu yang dibahas bersama Mentan adalah mekanisme pemenuhan kebutuhan beras di Batam melalui Bulog.
Dalam pertemuan itu, Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramadani, memastikan pengiriman beras premium ke Batam akan segera dilakukan.
“Biasanya Bulog itu menyalurkan beras subsidi (beras medium). Kita sudah disampaikan, untuk beras premium, dalam waktu dekat akan dikirim ke Batam,” kata Amsakar.
Ia berharap kehadiran beras premium Bulog dapat menjaga stabilitas harga sekaligus menambah pilihan bagi masyarakat di tengah dinamika pasar belakangan ini.
“Premium itu juga akan dikirim, berarti harga bisa dikendalikan,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai penting setelah mencuatnya laporan mengenai pergerakan beras premium ilegal di sejumlah titik di Kepri.
Amsakar menambahkan, pemerintah daerah terus menjalin komunikasi dengan Pemprov Kepri terkait perkembangan distribusi pangan. Namun, ia tidak menghadiri rapat koordinasi terakhir bersama provinsi karena harus bertolak ke Jakarta untuk agenda bersama Mentan.
Adapun, teknis rapat di tingkat provinsi menjadi kewenangan Satgas Pangan Provinsi yang dipimpin Sekdaprov Kepri. Ia memastikan koordinasi antara Pemko Batam dan Pemprov tetap berjalan intensif.
Selain soal pasokan beras, pertemuan dengan Mentan juga membahas perlunya pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap potensi masuknya barang kebutuhan pokok tanpa dokumen resmi, seperti tangkapan TNI di Pelabuhan Rakyat di Tanjung Sengkuang, Selasa (25/11). Hal ini menjadi perhatian setelah beberapa temuan penyelundupan pangan di wilayah Batam dalam beberapa hari terakhir.
Amsakar menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Mentan agar daerah bertindak cepat merespons indikasi gangguan distribusi pangan. Kelancaran pasokan dan harga yang stabil disebutnya menjadi kebutuhan utama masyarakat Batam.
Dalam pertemuan itu, Amsakar juga meminta dukungan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperkuat program ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Kota Batam.
“Kita minta support dari Pak Menteri. Pak Menteri mendukung semua yang saya sampaikan soal stabilitas pangan. Di Batam, ini menjadi serius sesuai Asta Cita Pak Presiden,” ujarnya.
Ia menjelaskan, upaya peningkatan produksi pangan telah mulai dilakukan di lapangan. Salah satunya melalui kegiatan penanaman jagung bersama Kapolda Kepri dan Kajari Batam di kawasan Rempang.
Meski wilayah tersebut bukan zona pertanian, Amsakar menilai tanaman palawija dan komoditas hortikultura seperti cabai tetap berpotensi dikembangkan. “Sementara lahan yang termanfaatkan akan dikelola,” lanjutnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, Batam membutuhkan tambahan sarana dan prasarana pertanian. Ia menyampaikan bahwa usulan bantuan traktor, bibit, dan pupuk telah disampaikan langsung kepada Mentan Amran.
“Pak Menteri bilang, ajukan saja. Kita (Kementan) akan support bagaimana agar Batam bisa meningkatkan produktivitas petani palawija itu,” katanya.
Pemko Batam dan BP Batam berharap dukungan Kementerian Pertanian dapat mempercepat diversifikasi pangan sekaligus memperkuat kemandirian kebutuhan dasar masyarakat di wilayah berstatus FTZ tersebut. (***)
Reporter : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK