Buka konten ini
MOSKOW (BP) – Negara-negara G20 dalam pertemuan puncak mereka pada Sabtu (22/11) berjanji untuk menangani ”langkah-langkah perdagangan sepihak yang tidak sesuai” dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia, menantang kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, yang tidak menghadiri pertemuan tersebut.
Dengan absennya Trump dan tanpa kehadiran satu pun pejabat pemerintah AS, KTT tersebut mengambil langkah tidak biasa dengan mengadopsi deklarasi di awal pertemuan. Deklarasi itu kemudian disahkan oleh Afrika Selatan, tuan rumah G20 tahun ini.
Trump berulang kali mengabaikan kerangka kerja forum tersebut dalam upayanya mendorong kebijakan “America First,” membalikkan kerja sama multilateral, sembari mengklaim bahwa petani kulit putih diperlakukan tidak adil di Afrika Selatan. Sebuah tuduhan yang kemudian dibantah oleh negara tersebut.
Deklarasi yang tidak didukung oleh AS itu juga menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya ”ketidakpastian dan fragmentasi ekonomi global,” serta menegaskan bahwa ”ancaman atau penggunaan kekuatan untuk memperoleh akuisisi teritorial” harus dihindari.
“Kami menegaskan keyakinan kami pada kerja sama multilateral untuk secara kolektif mengatasi tantangan bersama,” demikian isi deklarasi tersebut.
Afrika Selatan, yang memimpin pertemuan puncak G20 untuk pertama kalinya, berupaya menjalin kerja sama dalam sejumlah isu, seperti perubahan iklim dan utang negara-negara berkembang.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, yang menghadiri pertemuan puncak kelompok tersebut untuk pertama kalinya sebulan setelah menjabat, ingin menegaskan pentingnya tatanan internasional berbasis aturan serta kerja sama yang lebih dalam dengan negara-negara berkembang yang secara kolektif dikenal sebagai Global South.
Kehadirannya di G20 berlangsung di tengah memburuknya hubungan Jepang–China menyusul komentarnya baru-baru ini tentang Taiwan, sebuah pulau dengan pemerintahan demokratis yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.
Di Afrika Selatan, Tiongkok berupaya membangun front terkoordinasi dengan negara-negara berkembang untuk menekan Takaichi agar menarik pernyataannya tentang potensi keterlibatan Jepang dalam kontingensi Taiwan, menurut sejumlah pakar urusan luar negeri.
Selain Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir, di tengah upaya AS untuk menengahi kesepakatan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Presiden China Xi Jinping juga absen dalam pertemuan tersebut, tetapi kehadirannya digantikan oleh Perdana Menteri Li Qiang.
Tiongkok menyatakan bahwa Li tidak berencana bertemu dengan Takaichi di sela-sela pertemuan KTT G20, dan kemungkinan pertemuan singkat antara keduanya akan dipantau secara ketat.
Selama pembicaraan Li dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa sepakat bahwa kedua negara akan saling mendukung dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan inti mereka, termasuk terkait isu Taiwan, kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan yang tampaknya menjadi bantahan terhadap pernyataan Takaichi.
Selama sesi G20 di hari yang sama, Takaichi, seorang anggota parlemen yang pro-Taiwan, mengatakan bahwa masyarakat internasional tengah menghadapi serangkaian krisis kompleks, merujuk pada konflik global dan ketidakpastian seputar prospek ekonomi dunia.
Para pemimpin G20 telah mengeluarkan sejumlah deklarasi bersama sejak pertemuan puncak perdananya di Washington pada 2008, yang berlangsung di tengah puncak krisis keuangan global, bahkan selama masa jabatan presiden pertama Trump pada 2017. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY