Buka konten ini
Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga
KASUS sepeda motor brebet massal mengejutkan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur. Kasus itu mulanya dialami warga Tuban dan Bojonegoro. Diduga, penyebabnya adalah bensin jenis pertalite yang mereka beli di sejumlah SPBU. Kasus sepeda motor brebet pun kemudian meluas ke berbagai wilayah seperti Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang.
Tidak hanya brebet, sejumlah warga mengaku sepeda motor mereka mogok. Aktivitas pun terganggu. Masyarakat resah. Mereka membeli pertalite di SPBU resmi, tetapi justru mengakibatkan sepeda motor mereka brebet. Masyarakat yang tidak mengira penyebabnya adalah pertalite tetap membeli bensin jenis itu. Siapakah yang harus bertanggung jawab?
Beban Masyarakat
Saat ini tengah dilakukan penelitian dan investigasi di lapangan. Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah menurunkan tim untuk memverifikasi keluhan-keluhan pengguna motor di Jawa Timur.
Investigasi ditujukan untuk memeriksa quality and quantity (QQ) BBM di level SPBU sebagai titik distribusi akhir kepada masyarakat. Kesimpulan sementara, tidak ditemukan campuran air dalam pertalite yang didistribusikan di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Namun, tampaknya, masyarakat sudah keburu menuduh sumber kerusakan sepeda motor mereka adalah kualitas pertalite yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konstruksi masyarakat, tidak mungkin sepeda motor mereka rusak mendadak. Tidak mungkin kendaraan yang selama ini dipakai aman-aman saja, tiba-tiba mogok setelah diisi pertalite.
Bukan tidak mungkin, kualitas pertalite yang didistribusikan tidak sesuai dengan standar. Pertalite yang kedaluwarsa atau terkontaminasi bahan lain, termasuk penggunaan pertalite yang tidak sesuai dengan spesifikasi sepeda motor masyarakat, mungkin saja mengakibatkan mesin sepeda motor terganggu.
Bagi masyarakat yang tidak mau ribut, solusi pragmatisnya memang mudah, yakni pindah mengisi bensin jenis pertamax. Untuk menjamin aktivitas sehari-hari mereka tidak terganggu, pertamax memang menjadi pilihan.
Tetapi, hal itu tentu menjadi persoalan bagi masyarakat miskin atau golongan menengah ke bawah. Dengan pindah ke pertamax, tentu implikasinya biaya transportasi yang mereka keluarkan otomatis naik.
Di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kenaikan biaya transportasi –meski relatif kecil– tetap saja menambah beban ekonomi. Bisa dibayangkan, dalam kondisi normal saja, beban masyarakat miskin sudah terasa berat.
Umumnya yang paling terkena dampak buruk kualitas pertalite itu adalah masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang rentan ibarat orang yang berdiri di air sebatas dagu. Riak sekecil apa pun sudah akan membuat mereka mati tenggelam.
Jadi, kenaikan harga yang ditanggung masyarakat dengan berganti dari pertalite ke pertamax mungkin tidak besar. Namun, dalam kondisi ekonomi yang sedang bermasalah, tambahan beban sekecil apa pun niscaya akan terasa berat. Itulah yang semestinya diperhatikan Pertamina.
Tidak Lepas Tangan
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) telah menyampaikan permohonan maaf atas munculnya ketidaknyamanan dari laporan masyarakat yang sepeda motornya brebet. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan, mulai terminal pengirim hingga penyalur resmi.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan terhadap produk pertalite dari Terminal BBM Tuban dan Surabaya sebagai mayoritas supply point BBM area terdampak. Hasilnya, BBM dinyatakan sesuai dengan spesifikasi.
Terlepas dari apa pun hasil investigasi nanti, kasus itu menjadi pelajaran. Sebagai pihak yang bertanggungjawab pada distribusi pertalite, Pertamina seyogianya tidak lepas tangan dan lalai dalam melakukan pengawasan distribusi pertalite, terutama memastikan kualitasnya.
Walaupun mungkin saja penyebab sepeda motor warga yang brebet itu bukan pertalite, syak wasangka terhadap pertalite telanjur meluas. Pertamina perlu mengatasi masalah ini tidak hanya pada aspek teknis dan nonteknis kualitas pertalite. Yang tak kalah penting adalah mengelola komunikasi dengan warga agar dampaknya yang kontraproduktif tidak meluas di masa depan. Bagaimana pendapat Anda? (*)