Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya di sektor perumahan dan permukiman. Dari total 350 ribu kuota rumah subsidi yang disiapkan tahun ini, sebanyak 205 ribu unit telah terserap oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/10). Dalam pertemuan tersebut, Maruarar memaparkan capaian strategis kementeriannya, termasuk realisasi serapan anggaran yang telah mencapai 70 persen.
Ia mengatakan, minat terhadap rumah subsidi cukup tinggi. Selain itu, pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penggratisan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB.
“Ini sudah berjalan dan dimonitor Bapak Mendagri, sehingga Bupati dan Wali Kota dapat langsung mengeksekusinya,” kata Maruarar.
Pemerintah juga menjaga suku bunga rumah subsidi tetap berada pada level lima persen sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat kecil di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif.
Selain program rumah subsidi, pemerintah memperkuat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Tahun ini, sebanyak 45 ribu rumah mendapat bantuan renovasi agar menjadi layak huni. Tahun depan, jumlahnya akan ditingkatkan signifikan menjadi 400 ribu rumah.
Maruarar menegaskan, pembangunan dan renovasi rumah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi rakyat. Aktivitas pembangunan dinilai memberi efek berantai mulai dari penjual bahan makanan di sekitar lokasi hingga pedagang material bangunan dan industri pendukung lainnya. (*)
Reporter : JP Group
Editor : FISKA JUANDA