Buka konten ini
AKTIVITAS ekspor ikan hidup dari Kabupaten Kepulauan Anambas menuju Hong Kong hingga kini belum kembali berjalan sejak dihentikan pada Maret lalu. Padahal, komoditas unggulan seperti ikan kerapu dan napoleon dari perairan Anambas dikenal bernilai tinggi di pasar internasional.
Berbeda dengan Bintan dan Natuna yang sudah mulai mengekspor kembali sejak bulan lalu, Anambas justru masih terhenti total tanpa kepastian kapan bisa beroperasi lagi.
Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan (DP3) Kabupaten Kepulauan Anambas, Arcan Iskandar, menyebutkan bahwa penyebab utama mandeknya ekspor adalah ketegangan hubungan dagang antara Hong Kong dan Tiongkok.
“Ikan dari Anambas ini tujuan akhirnya ke Tiongkok. Tapi karena Hong Kong sedang bermasalah secara dagang dengan Tiongkok, pengiriman dari jalur itu belum bisa dilakukan. Sementara Bintan dan Natuna masih bisa beroperasi karena rutenya berbeda,” jelas Arcan, Rabu (8/10).
Ia menerangkan, selama ini jalur ekspor ikan hidup dari Anambas memang melewati Hong Kong sebelum diteruskan ke pasar Tiongkok daratan. Namun, situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil membuat jalur itu belum memungkinkan untuk digunakan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebenarnya telah menawarkan solusi agar ekspor bisa dilakukan langsung ke Tiongkok tanpa transit di Hong Kong. Hanya saja, skema itu sulit diterapkan oleh pengusaha lokal karena biaya logistik yang sangat tinggi.
“Kalau pakai pesawat langsung ke Tiongkok, biayanya tidak masuk akal bagi pengusaha kita. Di daerah lain seperti Bangka dan Ambon yang coba jalur udara pun mengeluh karena ongkos kirimnya terlalu mahal,” ujarnya.
Tingginya biaya operasional membuat para eksportir di Anambas kesulitan menyesuaikan harga jual dengan biaya produksi. Dampaknya langsung terasa bagi para nelayan budidaya yang kini menanggung beban tambahan untuk pakan dan perawatan ikan di keramba.
“Kalau ikan terlalu lama di keramba, biaya pakan membengkak dan risiko kematian ikan juga besar. Sementara pasar dalam negeri tidak bisa menampung semuanya,” tambahnya.
Arcan menilai, pemerintah pusat perlu turun tangan mengambil langkah strategis agar nelayan di wilayah perbatasan seperti Anambas tidak semakin tertekan akibat kebijakan ekspor yang tersendat.
“Setiap bulan seharusnya ada ratusan kilogram kerapu dan napoleon yang diekspor. Tapi karena berhenti total, ekonomi nelayan lumpuh. Banyak yang terpaksa menjual ke pasar lokal dengan harga jauh lebih murah,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan resmi kepada KKP agar Anambas mendapat izin dan fasilitas khusus untuk ekspor langsung ke Tiongkok. Namun, hingga kini belum ada tanggapan.
“Sudah kami ajukan permohonan. Tapi belum ada jawaban. Kasihan nelayan, ikan di keramba menumpuk, biaya makin tinggi, sementara peluang pasar di depan mata,” tutur Arcan.
Menurutnya, jika ekspor ikan hidup kembali berjalan normal, perputaran uang di Anambas bisa mencapai sekitar Rp3 miliar setiap bulan, melibatkan banyak sektor mulai dari nelayan, pengepul, hingga penyedia jasa transportasi laut.
“Setiap kali ekspor dilakukan, perputaran uang di Anambas mencapai miliaran rupiah. Semua sektor ikut hidup,” ujarnya.
Arcan berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan daerah kepulauan seperti Anambas yang sangat bergantung pada sektor perikanan.
“Anambas ini garda terdepan negeri. Tapi saat ekspor terhenti, justru nelayan di sini yang paling menderita. Kami berharap solusi konkret segera ada, agar potensi besar ini tidak mati di laut sendiri,” tegasnya. (***)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GALIH ADI SAPUTRO