Buka konten ini
Ancaman penyakit tuberkulosis (TBC) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepri menyebutkan, hingga September 2025 sudah tercatat 4.700 kasus TBC di tujuh kabupaten/kota. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari perkiraan sebenarnya, sebab diperkirakan ada sekitar 13.700 warga Kepri yang telah terinfeksi bakteri TBC.
Situasi ini membuat Dinkes Kepri harus melakukan langkah besar. Salah satunya dengan program skrining massal untuk menemukan kasus-kasus baru yang selama ini belum terdeteksi. Namun, upaya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kepala Dinkes Kepri, M Bisri, menegaskan setidaknya diperlukan Rp12,9 miliar untuk membiayai program tersebut.
“Target kita sebenarnya ada 13.700 kasus. Yang ditemukan baru 4.700. Jadi, kita butuh dana Rp12,9 miliar untuk bisa melacak pengidap lainnya,” ungkap Bisri, Jumat (3/10).
Rencana anggaran itu akan dipikul bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dari total kebutuhan Rp12,9 miliar, Pemprov Kepri mengalokasikan Rp5 miliar melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Sementara sisanya, Rp7,9 miliar, diharapkan berasal dari anggaran tujuh kabupaten/kota.
Alokasi tersebut akan dipakai untuk pengadaan alat skrining massal TBC, membiayai tenaga lapangan, hingga kader kesehatan yang bertugas menggerakkan masyarakat agar mau datang ke fasilitas kesehatan. Tak hanya itu, dukungan perangkat desa dan kelurahan juga akan dimaksimalkan.
“Pihak kelurahan maupun desa harus ikut mendorong warganya untuk melakukan skrining massal ini,” kata Bisri menegaskan.
Program ini menargetkan sebanyak 652 ribu warga Kepri menjalani pemeriksaan TBC. Jumlah itu dianggap cukup untuk mempersempit selisih antara kasus yang sudah ditemukan dengan perkiraan angka sebenarnya. Semakin banyak pengidap TBC yang terdeteksi, semakin cepat pula pengobatan bisa diberikan sehingga rantai penularan bisa diputus.
Menurut Bisri, pasien yang terkonfirmasi TBC langsung mendapat pengobatan secara gratis. Pemerintah menanggung seluruh biaya, termasuk empat jenis obat yang wajib dikonsumsi selama enam bulan berturut-turut.
“Obatnya tersedia, gratis, dan harus diminum sampai tuntas supaya benar-benar sembuh,” ucapnya.
Dengan strategi itu, Pemprov Kepri berharap bisa mempercepat pencapaian target eliminasi TBC. Apalagi, penyakit ini masih menjadi salah satu penyumbang kematian terbesar akibat penyakit menular di Indonesia. Langkah masif yang dilakukan saat ini diharapkan tidak hanya menemukan pengidap baru, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menyepelekan gejala batuk berkepanjangan. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : Mohammad Tahang