BATAM (BP) – Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) angkat suara terkait kasus bocornya radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Banten. Ketua Umum HIMNI, Prof. Susilo Widodo, mengatakan, keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan radiasi.
“Memang kita harus hati-hati dengan hal-hal yang tidak terduga, apalagi menyangkut radiasi berbahaya,” kata Widodo.
Ia menambahkan, meski belum mempelajari detail besaran paparan radiasi di Cikande, prinsip kehati-hatian tidak boleh ditawar.
Widodo menjelaskan, pemanfaatan radiasi nuklir di Indonesia sudah cukup luas, terutama di sektor industri. Karena itu, aspek keamanan dan keselamatan harus dijadikan pegangan utama, baik dalam pemanfaatan maupun pengelolaan limbah radioaktif.
Menurutnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang sebelumnya bernama Batan, telah menguasai teknologi nuklir sejak lama. Mulai dari sistem keamanan reaktor, penanganan darurat, hingga penyimpanan limbah radioaktif. Pengelolaan itu dilakukan karena Indonesia sejak era Presiden Soeharto telah memimpikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Namun, ia menegaskan, kasus radiasi di Cikande bukanlah kebocoran reaktor maupun fasilitas PLTN.
“Sampai saat ini, Indonesia belum punya PLTN. Yang ada hanya reaktor daya riset di Serpong untuk kepentingan pendidikan,” ujarnya.
Widodo menduga radiasi Cesium-137 yang ditemukan berasal dari limbah industri logam. Sisa material itu kemudian mencemari area sekitar, bahkan sempat terdeteksi pada produk udang beku yang diekspor ke Amerika Serikat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Khusus Cemaran Radiasi Cesium-137. Tim gabungan yang terdiri atas KLHK, Bapeten, BRIN, serta KBRN Brimob Polri dikerahkan untuk melakukan penanganan darurat di lapangan.
Satgas telah mengidentifikasi sepuluh titik radiasi di kawasan industri Cikande. Dua titik berhasil didekontaminasi dan material radioaktifnya dipindahkan ke gudang PT Peter Metal Technology Indonesia, yang dikonfirmasi sebagai sumber pencemaran. Delapan titik lain masih dalam proses penanganan bertahap.
KLHK mencatat sembilan pekerja di kawasan tersebut positif terpapar Cesium-137. Meski demikian, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq memastikan situasi terkini terkendali.
“Seluruh langkah penanganan dilakukan hati-hati dan mengikuti standar internasional. Masyarakat tidak perlu panik,” ujarnya.
Hanif menambahkan, penanganan radiasi tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga komitmen negara untuk melindungi keselamatan publik. “Kami pastikan semua proses ini berjalan dengan sangat presisi,” ujarnya. (*)
Reporter : jp group
Editor : FISKA JUANDA