SIDOARJO (BP) – Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pihaknya akan memberikan kemudahan bagi seluruh pondok pesantren (ponpes) yang ingin mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Karena itu, dia meminta semua ponpes tidak ragu untuk mengajukan.
”Kami rangkul semua pondok,” ujarnya pada Selasa (30/9) malam. Sebelumnya Subandi menduga kalau musala Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, yang ambruk Senin (29/9) dibangun tanpa izin.
Dia juga menyebut kalau banyak ponpes membangun tanpa mengurus perizinan dulu. Baru setelah bangunan berdiri izinnya diurus.
Padahal, tambahnya, dengan mengurus izin lebih dulu pihak berwenang bisa memastikan kelayakan konstruksi. Sebab, saat mengajukan izin harus menyertakan layout konstruksi.
PBG adalah perizinan resmi yang dikeluarkan pemerintah untuk mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan sesuai standar teknis. Dokumen ini menggantikan Izin Mendirikan Bangunan.
Subandi mengungkapkan, Pemkab Sidoarjo juga menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam penentuan teknis pembangunan. ”Kalau pondok pesantren ingin membangun gedung lantai dua hingga tiga tidak akan ada kesulitan. Kami rangkul semua pondok,” ujarnya.
“Kalau pondok pesantren ingin membangun gedung lantai dua hingga tiga tidak akan ada kesulitan,” katanya.
Harus Sesuai Aturan
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pihaknya bakal memperketat pengawasan pembangunan gedung di lingkungan ponpes agar yang terjadi di Al-Khoziny tidak terulang. Dia mengakui, kalau banyak bangunan ponpes berdiri secara swadaya, dibangun gotong royong oleh santri dan masyarakat sehingga kerap luput dari pengawasan teknis.
”Ke depan, semua pembangunan pondok harus sesuai standar konstruksi dan keselamatan. Tidak boleh lagi ada gedung pesantren roboh karena kelalaian atau ketidaksesuaian teknis,” katanya saat mengunjungi Al-Khoziny Selasa malam.
Nasaruddin menyebut, tragedi robohnya musala Al-Khoziny menjadi pelajaran penting agar aspek fisik dan perizinan bangunan pesantren lebih diperhatikan.
”Kita perlu introspeksi. Semua pembangunan harus mengikuti aturan yang berlaku demi keselamatan bersama,” ujarnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO