KARIMUN (BP) – Kasus dugaan keracunan belasan siswa SMP Negeri 2 Karimun mulai menemui titik terang. Hasil uji laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam menemukan adanya bakteri escherichia coli (E-coli) dan coliform pada menu makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG Rezeki Karimun.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, drg Soerjadi, membenarkan temuan tersebut. “Bakteri ditemukan pada menu acar dan telur sambal,” ujarnya kepada Batam Pos, Kamis (2/10).
Ia menjelaskan, seluruh menu yang dibagikan hari itu—mulai nasi putih, semangka, acar, telur sambal, hingga tempe—ikut diperiksa. Dua di antaranya positif mengandung bakteri.
Menindaklanjuti temuan ini, Dinas Kesehatan Karimun telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada penyedia MBG.
Salah satunya mewajibkan penggantian sumber air yang digunakan. “Air harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Selain itu, SPPG juga wajib mengikuti SOP keamanan pangan sesuai Permenkes,” tegas Soerjadi.
Dalam aturan Permenkes, lanjutnya, ada 14 poin yang harus dipenuhi penyedia makanan. Rekomendasi tersebut ditembuskan ke Koordinator Wilayah BGN dan Koordinator Regional BGN. Setelah dijalankan, SPPG diwajibkan melaporkan kembali untuk verifikasi lapangan.
Sebagai langkah pencegahan, Dinkes Karimun akan menggelar sosialisasi bagi para penjamah makanan SPPG di Pulau Karimun, Sabtu (4/10). Kegiatan akan berlangsung di tiga titik, Puskesmas Meral, ruang pertemuan Nilam Sari Kantor Bupati, dan Gedung Nasional.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, M Bisri, mengungkap fakta lain. Hingga kini, seluruh SPPG di Kepri yang berjumlah 127 unit belum ada yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. “Semuanya masih dalam proses pengurusan, sambil program tetap berjalan,” katanya.
Menurut Bisri, pihaknya sudah menginstruksikan Dinkes kabupaten/kota bersama puskesmas untuk rutin memonitor produksi MBG. “Kalau hasil pengecekan belum layak, maka SPPG tersebut harus berhenti beroperasi sampai dinyatakan memenuhi syarat,” tegasnya.
Di Bintan, upaya pengawasan juga terus diperkuat. Sekda Bintan sekaligus Ketua Satgas MBG, Ronny Kartika, menyebut pemerintah daerah diminta membentuk satgas khusus untuk mendampingi SPPG. “Tugasnya membantu mengatasi kendala di lapangan agar program MBG berjalan lancar,” jelasnya.
Pemkab Bintan juga tengah memetakan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, hingga sayuran, agar pasokan tetap terjaga. Bahkan, kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih tengah dijajaki agar bisa menjadi pemasok bahan makanan SPPG. “Kalau desa-desa menanam sayuran yang dibutuhkan SPPG, hasil panennya bisa diserap koperasi untuk memenuhi kebutuhan MBG. Ini juga bagian dari program ketahanan pangan,” kata Ronny. (*)
Reporter : SANDI PRAMOSINTO / MOHAMAD ISMAIL / SLAMET NOFASUSANTO
Editor : GALIH ADI SAPUTRO