TANJUNGPINANG (BP)- Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, memandang penting perluasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Menurutnya, langkah tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri.
“Optimalisasi kawasan FTZ BBK ini harus digesa seiring perjalanan menuju perluasan kawasan FTZ,” kata Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu (1/10).
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah menerjemahkan dan memaksimalkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.
“Penerapan regulasi ini sedianya diterjemahkan secara optimal di lapangan dengan tetap mendukung semangat perluasan kawasan FTZ itu sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nyanyang menyampaikan optimalisasi penerapan FTZ perlu dilakukan dengan memperkuat tata kelola, meningkatkan sumber daya manusia, menyiapkan infrastruktur penunjang, serta menyediakan pembiayaan yang memadai. Kesiapan infrastruktur, menurutnya, sangat penting khususnya untuk kawasan FTZ Bintan dan Karimun.
“Jadi, kita menganggap urgen optimalisasi FTZ yang telah ada saat ini sehingga benar-benar siap melaksanakan FTZ menyeluruh nantinya,” ujarnya lagi.
Ia menjelaskan, status FTZ yang terintegrasi akan menjadi daya ungkit besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat posisi Kepri sebagai salah satu episentrum perdagangan dan investasi nasional. Selama ini, Batam sudah menikmati manfaat sebagai kawasan FTZ, sementara Bintan dan Karimun masih menghadapi keterbatasan regulasi yang menghambat optimalisasi potensi daerah.
“Padahal, kedua daerah tersebut memiliki letak strategis yang sangat potensial dalam mendukung sektor industri, pariwisata, dan logistik. Dengan penetapan Keppres FTZ menyeluruh, kita optimistis pemerataan ekonomi dapat lebih cepat terwujud di Provinsi Kepri,” tuturnya. (*)
Reporter : JAILANI
Editor : FISKA JUANDA