Prabowo di PBB, Simbol Baru Politik Luar Negeri

KEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB) 2025 menandai perubahan gaya diplomasi Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade Indonesia tidak diwakili langsung oleh kepala negara, dunia kini kembali menyaksikan Indonesia tampil pada forum global tertinggi. Langkah itu bukan sekadar seremoni, melainkan sekaligus cerminan arah politik luar negeri Indonesia pada era pemerintahan baru.

Selama sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo lebih memilih mendelegasikan peran tersebut kepada wakil presiden atau menteri luar negeri. Strategi low profile itu lahir dari prioritas pembangunan domestik yang dianggap lebih mendesak.

Jokowi hanya hadir secara daring saat pandemi Covid-19, tanpa pernah sekali pun berdiri langsung di mimbar PBB. Walaupun diplomasi Indonesia tetap berjalan melalui saluran teknis, absennya presiden dari forum internasional selama satu dekade membentuk citra bahwa Indonesia memilih untuk menundukkan peran simbolisnya.

Menegaskan Eksistensi
Prabowo mengambil pilihan berbeda. Dengan hadir secara langsung, dia mengirimkan pesan bahwa Indonesia ingin kembali menegaskan eksistensinya di panggung global. Kehadiran itu juga menciptakan resonansi politik, seolah hendak menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya penting di kawasan, tetapi juga layak didengar dalam percaturan internasional.

Sambutan hangat diaspora di New York hanyalah fragmen kecil dari upaya yang lebih besar: membangun persepsi bahwa Indonesia sedang menata ulang cara berkomunikasi dengan dunia. Sejarah memberikan pembanding yang kaya. Enam puluh lima tahun lalu, Presiden Sukarno menggemparkan dunia lewat pidato To Build the World Anew (1960) yang menggugat kolonialisme dan menentang senjata nuklir. Sukarno menjadikan mimbar PBB sebagai alat perjuangan moral bangsa yang baru merdeka. Kini tantangan global telah bergeser: dari rivalitas geopolitik antara kekuatan besar, ancaman krisis iklim, hingga ketidakpastian tata kelola multilateral.

Pertanyaan yang relevan, apakah Prabowo mampu menghadirkan pidato dengan bobot moral dan intelektual yang sebanding dengan relevansi masa kini?

Modal Diplomasi
Indonesia memiliki modal diplomasi yang tidak kecil. Kontribusi pasukan penjaga perdamaian, konsistensi dalam menyuarakan multipolaritas, serta keterlibatan aktif dalam agenda reformasi multilateralisme membuat Indonesia dipandang sebagai mitra istimewa PBB.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara yang mampu menjembatani kesenjangan antara Utara dan Selatan. Namun, modal tersebut bukanlah jaminan. Di tengah dinamika global yang kian kompleks, modal diplomasi itu harus terus dirawat dan dikembangkan dengan konsistensi yang nyata.
Di sinilah titik kritisnya. Kehadiran langsung Prabowo memberikan peluang besar, tetapi sekaligus menuntut kehati-hatian. Pidato di forum sebesar PBB tidak boleh hanya menjadi ajang retorika.

Tanpa agenda tindak lanjut yang jelas, kehadiran itu akan berakhir pada citra simbolis belaka. Substansi menjadi faktor penentu: bagaimana Indonesia mampu membawa isu Palestina, reformasi tata kelola dunia, dan pembangunan berkelanjutan ke dalam diskursus yang lebih konkret serta bagaimana keberpihakan itu diterjemahkan ke dalam kebijakan luar negeri yang berkelanjutan.

Perbandingan dengan era Jokowi memperlihatkan kontras yang tajam. Jokowi menampilkan wajah politik luar negeri yang menunduk ke dalam, memberikan ruang pada pembangunan nasional sebagai prioritas utama.

Prabowo, tampaknya, ingin mengangkat wajah politik luar negeri Indonesia lebih tinggi dengan tampil langsung di panggung global.

Dua pendekatan itu mencerminkan pilihan strategi, masing-masing dengan risiko dan peluangnya. Tantangan bagi Prabowo adalah menjaga keseimbangan: memperkuat citra eksternal tanpa mengabaikan kebutuhan internal yang tetap menjadi fondasi legitimasi politik.

Membentuk Citra
Citra Indonesia di mata dunia kini sedang dibentuk ulang. Dengan hadir di urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat, Prabowo menempati posisi simbolis yang strategis. Dunia menunggu bukan sekadar untuk mendengarkan pidato, melainkan juga untuk menilai arah langkah Indonesia.

Ekspektasi meningkat bahwa Indonesia berani bersuara mengenai isu-isu sensitif, termasuk kemanusiaan, ketidakadilan global, dan transisi energi. Dengan demikian, tantangan bagi diplomasi Indonesia bukan hanya menjaga konsistensi, tetapi juga memastikan bahwa kata-kata di forum internasional berkelindan dengan aksi nyata di lapangan.

Pada akhirnya, Sidang Umum PBB adalah cerminan politik luar negeri Indonesia. Kehadiran presiden mencerminkan orientasi diplomasi yang dijalankan. Jokowi mewariskan citra fokus domestik, sedangkan Prabowo hendak menampilkan orientasi eksternal yang lebih menonjol. Pertanyaan kritisnya, apakah pergeseran itu akan menghasilkan kualitas peran yang lebih substansial atau sekadar perubahan gaya?

Refleksi ini penting karena diplomasi tidak hanya dinilai dari frekuensi kehadiran, tetapi dari kemampuan menghadirkan solusi. Dunia sedang menghadapi banyak krisis yang menuntut solidaritas global.

Jika Indonesia ingin menjadi suara Global South, kehadiran di New York harus dibarengi langkah nyata: memperjuangkan keadilan bagi Palestina, mendorong reformasi multilateralisme, hingga menjadi teladan dalam komitmen pembangunan berkelanjutan. Tanpa itu semua, panggung PBB hanyalah cermin yang memantulkan bayangan –indah, tetapi rapuh. (*)