Buka konten ini

PROGRAM bantuan modal tanpa bunga yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Koperasi dan UMKM, belum terserap optimal. Hambatan utama datang dari proses pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang membuat banyak pelaku usaha gagal lolos pada tahap awal.
Hingga akhir Juli 2025, tercatat ada 653 unit usaha yang mengajukan pinjaman. Namun, yang sudah sampai tahap akad baru 9 usaha, sementara lainnya masih berproses.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Batam, Salim, mengatakan rendahnya realisasi pinjaman ini disebabkan banyak pemohon tidak lolos verifikasi SLIK. Padahal, program ini dirancang untuk mendorong geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kalau tidak lolos dari pengecekan, otomatis permohonan pengajuan bantuan permodalan tidak bisa diproses,” kata Salim, Rabu (24/9).
Bantuan modal ini disalurkan lewat Bank BTN Cabang Batam. Setiap pelaku UMKM berkesempatan mendapatkan pinjaman hingga Rp20 juta tanpa dibebankan bunga bank.
Seluruh bunga pinjaman ditanggung pemerintah daerah. Dengan demikian, beban pelaku usaha kecil menjadi lebih ringan dan diharapkan usaha mereka bisa berkembang.
“Bunganya pemerintah yang bayar. Jadi memang tujuannya meringankan, agar usaha mereka bisa berjalan dan ditingkatkan nilainya,” ujarnya.
Salim, menjelaskan, seluruh pengajuan yang masuk harus melalui proses verifikasi menyeluruh. Tahapan ini meliputi pengecekan Nomor Induk Berusaha (NIB), alamat usaha, kesesuaian jenis usaha, hingga riwayat pinjaman melalui BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
“Proses verifikasi memang harus dilakukan detail agar pinjaman benar-benar tepat sasaran. Jadi tidak bisa langsung akad kredit,” kata Salim, beberapa waktu lalu.
Pemko Batam telah menyiapkan anggaran Rp2 miliar untuk membayarkan bunga pinjaman tersebut. Skema ini disebut sebagai insentif pemerintah agar UMKM tetap bisa mengakses modal dengan biaya serendah mungkin.
Total alokasi pinjaman yang disiapkan mencapai Rp20 miliar. Namun, angka realisasi masih jauh dari target karena banyak pemohon gagal melewati verifikasi SLIK.
“Sejauh ini memang masih sangat sedikit yang bisa memanfaatkan bantuan tanpa bunga ini. Hanya karena SLIK tidak lolos,” ucap Salim.
Meski demikian, Pemko Batam menargetkan program pinjaman tanpa bunga ini tetap berjalan optimal. Pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMKM Batam yang terbantu dan berani mengajukan pinjaman modal dengan keyakinan usahanya bisa berkembang.
Untuk diketahui, program pembiayaan khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa bunga dan tanpa agunan ini difasilitasi melalui kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, pada Senin (23/6) di Haris Hotel Batam Center.
Amsakar mengatakan, program ini merupakan wujud nyata dari komitmen politiknya bersama Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.
Dalam skema ini, pelaku usaha mikro dapat mengajukan pinjaman hingga Rp20 juta tanpa dikenakan bunga dan tidak perlu memberikan jaminan atau agunan.
“Ini menjadi bagian dari prioritas kami. Kami ingin UMKM kita tumbuh subur dan tidak kesulitan dari sisi pendanaan. Kalau modal lancar, operasional mereka akan ikut lancar,” kata dia.
Adapun, syarat utama untuk mengakses program ini relatif mudah. Debitur cukup ber-KTP Batam, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memenuhi persyaratan administratif standar dari pihak perbankan.
“Intinya, tidak ada syarat yang memberatkan,” tambah Amsakar.
Warga yang berminat bisa langsung mengajukan permohonan melalui BTN atau dinas terkait. Program ini ditujukan bagi sekitar 2.000 pelaku UMKM dengan jangka waktu pinjaman maksimal lima tahun. Total anggaran yang disiapkan Rp3,6 miliar.
Pemerintah ingin memastikan dana tersebut benar-benar termanfaatkan oleh masyarakat. Ia membutuhkan partisipasi aktif dari pelaku usaha agar kebijakan ini tidak menjadi sekadar wacana.
“Saya justru lebih senang kalau uangnya habis. Artinya banyak yang manfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Tapi kalau uangnya numpuk saja, malah mereka tetap pinjam ke tengkulak, itu yang jadi masalah,” ujarnya. (***)
Reporter : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK