Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali muncul ke publik setelah sempat absen cukup lama dari panggung politik nasional. Kemunculannya bertepatan dengan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Hasto hadir dalam peringatan Hari Tani Nasional bertema “Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan” di Sekolah PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).
Dalam kesempatan itu, Hasto menegaskan bahwa pangan bukan hanya urusan kebutuhan dasar, melainkan menyangkut martabat manusia serta kedaulatan bangsa. Ia menyoroti kekayaan ragam pangan Nusantara yang kerap belum dikelola secara optimal.
“Laporan internasional menyebut lebih dari 725 juta orang di dunia mengalami kekurangan gizi. Jika bangsa ini mampu mengandalkan kekuatan lokal dan memanfaatkan keanekaragaman pangan, Indonesia bisa memberi kontribusi besar bagi kemanusiaan global,” ujar Hasto di hadapan kader PDIP.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang dinilai konsisten memperjuangkan kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto pun menunjukkan kepedulian yang sama terhadap ketahanan pangan nasional.
“Ibu Megawati, Presiden Kelima RI, adalah sosok yang paling konsisten berbicara soal benih dan pangan. Beliau selalu menekankan pentingnya kedaulatan pangan bagi bangsa ini,” tambah Hasto.
Lebih lanjut, ia mencontohkan terobosan sejumlah kepala daerah di bidang pertanian, seperti Bupati Ngawi Ony Anwar yang mengembangkan sistem pertanian organik. Hasto juga menyinggung inovasi pupuk cair ramah lingkungan serta hasil riset teknologi yang dapat langsung diterapkan untuk membantu petani.
“Teknologi tepat guna harus menjawab kebutuhan rakyat. Jangan sampai ilmu hanya berhenti di menara gading, tetapi harus membumi,” jelasnya.
Meski begitu, Hasto menyoroti nasib petani yang sebagian besar belum memiliki lahan sendiri. Ia menekankan perlunya konsolidasi lahan dan redistribusi tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
“Dari 40 petani yang kami temui pagi tadi di Bekasi, tidak ada satu pun yang memiliki lahan. Padahal, agar sejahtera, seorang petani setidaknya membutuhkan 1,5 hektare dengan potensi pendapatan Rp7,5 sampai Rp10 juta per bulan,” ungkapnya.
Menurut Hasto, persoalan klasik petani, mulai dari akses solar untuk pompa air hingga perebutan sumber air saat musim kemarau, hanya dapat diatasi dengan kebijakan politik yang berpihak pada rakyat kecil.
“Hari Tani adalah momentum untuk mendorong perubahan. Transformasi struktural terhadap kemiskinan petani hanya bisa diwujudkan melalui kebijakan politik yang berpihak,” tegasnya.
Di akhir pidatonya, Hasto menekankan bahwa kedaulatan pangan akan terwujud jika seluruh elemen bangsa, terutama kepala daerah dan struktur partai, terjun langsung menyelesaikan persoalan rakyat.
“Dengan semangat yang dijaga secara konsisten, Indonesia akan mampu berdaulat di bidang pangan sekaligus menatap masa depan yang lebih cerah,” pungkasnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO