Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Rabu (24/9) menjadi hari bersejarah bagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Disebut bersejarah karena menandai 23 tahun Kepri terbentuk menjadi provinsi, sejak dimekarkan dari Provinsi Riau pada 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002.
Sebagai provinsi kepulauan, Kepri adalah provinsi ke-32 di Indonesia. Wilayah ini memiliki tujuh daerah administratif yang terdiri atas Kota Tanjungpinang (ibu kota provinsi), Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga.
Provinsi yang bergelar Bumi Segantang Lada ini memiliki luas 251.810,71 km², membentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna di Samudra Pasifik. Hampir setiap daerah administratif dipisahkan oleh pulau, kecuali Tanjungpinang dan Bintan yang sama-sama berada di Pulau Bintan.
Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya menggesa pemerataan pembangunan antardaerah dengan skala prioritas setiap tahunnya secara berkelanjutan. Di usia 23 tahun ini, 96 persen laut Kepri telah terangkai oleh infrastruktur transportasi, juga telekomunikasi yang memperpendek rentang kendali.
Menyandang status sebagai provinsi kepulauan, Kepri memiliki 2.408 pulau besar dan kecil. Sebanyak 22 pulau berstatus terdepan karena berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Sementara itu, sebanyak 2.272.890 penduduk (pada akhir 2024) tersebar di 394 pulau.
Kondisi geografis ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperpendek rentang kendali. Kepri bukan daerah penghasil, sehingga sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat masih bergantung dari daerah luar. Konektivitas menjadi kunci untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat seiring berkembangnya berbagai sektor setelah wilayah terhubung.
“Karena konektivitas antarpulau di Kepri adalah suatu keniscayaan yang harus terus didorong dan dipercepat. Segala potensi yang dimiliki tidak dapat dieksplorasi dengan baik selama satu wilayah terisolasi,” papar Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau periode 2024–2029, di Tanjungpinang belum lama ini.
Menurutnya, keberlanjutan pembangunan adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan. “Tidak ada kata egois untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan pemimpin Kepri sebelumnya agar seluruh wilayah di Kepri terajut dan pembangunan dapat terlak-sana secara merata,” kata Ansar mengenai misi pemerintahannya bersama Nyanyang Haris Pratamura.
Misi itu sebenarnya telah dijalankan Ansar Ahmad pada periode kepemimpinan sebelumnya, 2021–2023. Tiga fokus pembangunan dalam upaya memperkuat konektivitas antardaerah di Kepri yang terus digenjot adalah transportasi, infrastruktur digital, dan ketenagalistrikan. Tiga sektor ini dinilai sangat memengaruhi berkembangnya pembangunan di sektor lainnya.
“Kita sudah memiliki arah pembangunan yang akan kita capai. Rencana-rencana strategis ini menjadi acuan bagi kita dalam bekerja,” tutup Ansar. (*)
Reporter : Jailani
Editor : RYAN AGUNG