Buka konten ini
PARIS (BP) – Pemerintah Prancis berencana mengenakan pajak 2 persen bagi miliarder di negara tersebut. Wacana itu pun memicu perdebatan sengit antara kalangan pebisnis dan pendukung redistribusi kekayaan.
Bernard Arnault, orang terkaya di Prancis sekaligus bos konglomerasi barang mewah LVMH, mengecam keras kebijakan tersebut. Dia menyebut agenda itu merupakan ancaman bagi perekonomian nasional yang digerakkan oleh motif ideologis.
’’Ini jelas bukan semata persoalan fiskal, melainkan sebuah keinginan secara terang-terangan untuk menghancurkan ekonomi Prancis,’’ ujarnya kepada Sunday Times sebagaimana dikutip Reuters, Senin (22/9).
Rencananya, pajak tersebut dikenakan pada kekayaan pribadi di atas 100 juta euro atau sekitar Rp1,95 triliun (kurs Rp19.540 per euro). Usul itu muncul di tengah tekanan politik Partai Sosialis terhadap Perdana Menteri Sébastien Lecornu agar memasukkannya ke dalam anggaran 2026.
Arnault menuding perancang kebijakan tersebut, ekonom Gabriel Zucman, sebagai sosok yang sarat muatan ideologis.
“Pada dasarnya, Zucman adalah aktivis sayap kiri radikal yang menyebarkan ideologi untuk meruntuhkan sistem ekonomi liberal, satu-satunya sistem yang menurut saya, bekerja demi kebaikan semua orang,’’ tegasnya.
Kontranarasi
Zucman membantah keras pernyataan Arnault tersebut. Profesor dari Ecole Normale Superieure Prancis dan University of California, Berkeley, itu termasuk dalam kelompok 300 ekonom yang mendukung platform ekonomi aliansi kiri Nouveau Front Populaire menjelang pemilu legislatif tahun lalu.
Dia menyampaikan, hasil survei Ifop yang ditugasi Partai Sosialis menunjukkan, 86 persen warga Prancis mendukung penerapan pajak bagi miliarder.
Menurut Zucman, selama ini kelompok ultrakaya membayar pajak lebih rendah jika dibandingkan dengan warga biasa.
”Jadi, pajak ini ditujukan untuk menutup kesenjangan kontribusi antara kelompok ultrakaya dan masyarakat umum,” ujarnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO