Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Badan Pengusahaan (BP) Karimun menggelar workshop peningkatan pelayanan dan perizinan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) Karimun. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti para pelaku usaha yang beroperasi di kawasan FTZ.
Wakil Ketua BP Karimun, Iwan Kurniawan, mengatakan workshop sekaligus sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menjadi forum penting bagi dunia usaha. Apalagi, setiap tahun selalu ada pembaruan regulasi terkait ekspor dan impor di kawasan PBPB Karimun.
“Ini sangat penting bagi pelaku usaha. Melalui workshop ini mereka bisa mendapatkan informasi terbaru soal regulasi maupun perizinan. Bisa saja ada pemangkasan jalur regulasi sehingga proses perizinan lebih singkat dan praktis,” ujar Iwan, Kamis (18/9).
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana BP Karimun untuk mempercepat penguatan status kelembagaan. Selain menyerap masukan dari pelaku usaha, workshop ini diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai kendala teknis, baik di bidang pelayanan maupun pengawasan.
Yang tak kalah penting, kata Iwan, workshop memberikan pemahaman menyeluruh tentang aturan perizinan, perpajakan, serta kepabeanan terkait arus keluar-masuk barang dari dan ke kawasan FTZ Karimun.
“Ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya peningkatan investasi. Termasuk di Karimun, langkah yang dilakukan adalah mempermudah, memangkas hambatan, dan mempercepat perizinan,” tegasnya.
Direktur Perizinan dan Pemasaran BP Karimun, Henry Aris Bawole, menambahkan, hingga saat ini terdapat 313 perusahaan yang terdaftar di BP Karimun, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Total nilai investasi yang tercatat mencapai Rp22,128 triliun.
“Alhamdulillah, nilai investasi terus meningkat, sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang sudah mencapai lebih dari 16 ribu orang, termasuk tenaga kerja asing (TKA),” jelas Henry.
Workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Pemerintah Daerah Karimun, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. (*)
Reporter : TRI HARYONO
Editor : GALIH ADI SAPUTRO