Buka konten ini
LINGGA (BP) – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Lingga menggelar Rapat Koordinasi Pendampingan Program Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun, Kamis (18/9). Fokus pembahasan diarahkan pada strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS). Acara ini berlangsung di Ruang VIP Kantor Bupati Lingga.
Kepala Disdikpora Lingga, Mochtar Edi, menegaskan bahwa kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar 13 tahun. Akses transportasi yang terbatas membuat sejumlah anak sulit bersekolah secara konsisten.
“Selain transportasi, faktor ekonomi, minimnya fasilitas pendidikan, keterbatasan jaringan internet, pasokan listrik yang belum merata, hingga jarak antarwilayah menjadi penyebab utama munculnya ATS dan meningkatnya risiko ABPS di Lingga,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Lingga, Maratusholiha M Nizar, menekankan pentingnya peran keluarga serta dukungan masyarakat dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pendidikan anak sejak usia dini hingga menengah.
Dukungan serupa datang dari Ketua Dekranasda Kabupaten Lingga, Feby Sarianty Novrizal. Ia menyatakan komitmennya untuk membantu agar program WAJAR tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan akses antarpulau.
Rapat koordinasi ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Ketua MKKS, Ketua FAM, PKBM, Kabid PAUD dan PNF, BPMP, Dinas Sosial, Direktorat SMP, Bappeda, DPMD Lingga, Pelaksana Disdikpora, Kasi Pendidikan Islam, Korwas, serta Disdukcapil Kabupaten Lingga.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Lingga mendapatkan hak pendidikan yang layak sesuai amanat program Wajib Belajar 13 Tahun. (*)
Reporter : VATAWARI
Editor : GALIH ADI SAPUTRO