Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih kemarin. Ada empat orang yang dicopot. Lalu, sebelas pejabat baru langsung dilantik.
Empat orang yang dicopot itu adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo, Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) A.M. Putranto.
Erick dan Angga mendapat posisi baru. Erick dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Sedangkan Angga dipercaya menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Selain dua orang itu, Prabowo juga melantik sembilan orang lain. Yakni, Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam, Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wamenhut, dan Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop).
Lalu, Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Nanik S. Deyang dan Sony Sanjata sama-sama menjabat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ada juga Komjen Pol (purn) Ahmad Dofiri yang ditunjuk menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Terakhir, ada nama Sarah Saqida menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hingga kemarin, pengganti Erick sebagai Menteri BUMN masih kosong. Setelah pelantikan, Erick memastikan bahwa pengganti dirinya di Kementerian BUMN akan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Namun, dia mengaku tidak tahu menahu soal calon-calon pengantinya. Menurut Erick, penunjukan Menteri BUMN adalah hak prerogratif Presiden.
”Kalau BUMN sendiri sudah pasti nanti akan ada Plt-nya tentu Pak Mensesneg yang akan menyampaikan,” ujar Erick.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Istana masih mencari sosok yang tepat untuk mengisi kursi Menteri BUMN. ”Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari,” tandas Prasetyo.
Jabatan Menteri BUMN selama ini memang sering dikaitkan dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebagian kalangan menganggap Danantara mengambil alih kewenangan Menteri BUMN. Bahkan, beredar kabar bahwa kementerian BUMN akan dilebur ke Danantara.
Hal itu bahkan pernah dibahas dalam rapat di DPR pada Juli lalu. Waktu itu, Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam menyentil tumpang tindih peran antara Kementerian BUMN dengan Danantara. Mufti menilai peran Danantara semakin dominan dalam pengelolaan aset BUMN. Kondisi itu membuat fungsi Kementerian BUMN seakan-akan tereduksi.
Apresiasi Masuknya Djamari Chaniago-Ahmad Dofiri
Pengamat Politik Trias Politika Agung Baskoro mengomentari masuknya Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri dalam daftar pejabat baru yang dilantik kemarin. Dia menuturkan, Djamari Chaniago pernah menjabat pangkostrad dan Kasum TNI. Dua jabatan itu inline dengan posisinya sebagai Menko Polkam. Namun begitu, kinerjanya bakal dipantau ketat oleh publik. Terutama setelah gelombang demonstrasi pada akhir Agustus lalu.
”Dalam konteks dinamika geopolitik, keamanan domestik menjadi tidak kalah penting. Keduanya sama-sama rentan dan bisa berubah menjadi ekstrem,” urainya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan Menko Polkam akan dipertanyakan.
Dia juga menyebut, pemilihan Ahmad Dofiri juga pilihan yang baik. Sebab, telah dijanjikan ada tim khusus yang membantu reformasi kepolisian.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Chairul Anam menuturkan, terpilihnya Ahmad Dofiri yang pernah menjabat Wakapolri tentu baik. Sebab, selain mengetahui persoalan internal Polri, Dofiri dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menindak pelanggaran di internal kepolisian. ”Pengalaman saat saya di Kompolnas, Pak Dofiri ini terbuka dalam menindak setiap pelanggar,” jelasnya.
Apalagi, lanjutnya, Dofiri juga dikenal sosok yang cerdas. Dia bahkan pernah meraih penghargaan Adhi Makayasa. ”Komunikasinya dengan berbagai pihak sangat bagus. Beliau memiliki komitmen memperbaiki Polri dengan menyelesaikan persoalan yang ada,” urainya.
Pangkat Jenderal Kehormatan
Prabowo juga menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan pada Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri. Anugerah itu disematkan Prabowo dalam prosesi di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta.
Keputusan tersebut dipayungi Keppres Nomor 84/TNI Tahun 2025 dan Nomor 85/POLRI Tahun 2025. Prosesi penganugerahan diawali dengan pembacaan Keppres oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Kosasih. Selanjutnya, Prabowo secara langsung melakukan prosesi penanggalan pangkat lama dan pemasangan pangkat baru kepada kedua penerima anugerah.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa keputusan pemberian pangkat kehormatan itu merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Prabowo juga memandang bahwa dedikasi dan pengorbanan keduanya telah memperlihatkan kesetiaan yang patut menjadi teladan.
Untuk itu, dalam menghadapi tugas yang akan datang, di mana saya atas nama negara, dan bangsa masih minta kerelaan saudara untuk masih berbakti kepada negara dan bangsa walaupun saudara sudah berhak untuk istirahat sebagai warga negara, katanya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : Muhammad Nur