Buka konten ini
Sejumlah kendaraan taktis (rantis) disiagakan di pusat perbelanjaan di LTC Glodok, Jakarta, Selasa (2/9). Penjagaan dilakukan sebagai langkah antisipasi kerusuhan.
JAKARTA (BP) – Demonstrasi di Jakarta hanya berlangsung beberapa hari. Namun, kerusakan fasilitas umum (fasum) terjadi dimana-mana. Total biaya perbaikannya pun cukup besar. Berdasar hasil penghitungan sementara, biaya perbaikan diperkirakan mencapai Rp80 miliar.
Angka itu jauh lebih tinggi dari perkiraan awal. Semula, Gubernur DKI, Pramono
Anung, menyebut angka Rp55 miliar. ”Ternyata, setelah dihitung kembali, ada dua JPO (jembatan penyeberangan orang, red) yaitu Senen dan depan Polda Metro Jaya yang mengalami kerusakan serius. Dan ternyata baru dihitung dinas bina marga,” terang Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9).
Biaya perbaikan dua JPO yang rusak itu diperkirakan mencapai Rp19 miliar. Selain dua JPO itu, fasum lain yang rusak parah adalah infrastruktur milik MRT Jakarta senilai Rp3,3 miliar dan Transportasi Jakarta (TJ) Rp41,6 miliar. Lalu, kerusakan CCTv dan infrastruktur lain yang sudah terdata sebelumnya sekitar Rp5,5 miliar.
Jumlah kerugian cukup besar karena sangat banyak fasilitas publik yang rusak di Jakarta. Untuk TJ saja, ada sekitar 22 halte yang rusak berat hingga ringan. Halte itu ada yang melayani penumpang BRT dan non BRT. Ada juga beberapa pintu tol yang biaya perbaikan sistemnya tidak murah.
”Dari 22 halte itu, 6 halte TJ terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte TJ yang dirusak dan dicoret-coret vandalisme dan sebagainya,” imbuhnya. ”Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, akan bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September,” imbuhnya.
Hingga kemarin, sebanyak 17 dari 18 traffic light yang rusak sudah diperbaiki. ”Tinggal satu yang belum selesai, itu di Slipi,” terang Pram.
Lantaran biaya perbaikan cukup besar, Pramono meminta bantuan kepada Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang kemarin berkunjung ke kantornya. Sesuai hasil diskusi, perbaikan dua JPO akan ditanggung kementerian PU.
”Saya minta bantuan apabila beliau (Menteri Dody, red) berkenan, untuk yang JPO Senen dan depan Polda dibantu pemerintah pusat,” kata Pramono.
Di lokasi yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menuturkan, kedua JPO itu akan menjadi tanggung jawab instansinya.
”Gak ada masalah. Kami akan kerjakan dengan cepat, harapannya bisa fungsional kurang dari tujuh hari,” terangnya.
Selain membangun dua JPO itu, Dody juga sekaligus membangun halte dan lift yang sebelumnya tersedia di sana.
Untuk nilainya, dia belum bisa menyebutkan. Namun, Kementerian PU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp900 miliar untuk perbaikan di seluruh provinsi. Nah, anggaran perbaikan dua JPO itu akan diambil dari pagu tersebut. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG