Buka konten ini
NONGSA (BP) – Buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam dijadwalkan turun ke jalan pada Kamis (28/8). Aksi penyampaian aspirasi itu dimulai sejak pukul 08.00 WIB dari Halte Panbil, Muka Kuning, dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai 1.000 orang.
Massa akan bergerak menuju Kantor Wali Kota Batam, Graha Kepri, Kantor Pemerintahan Provinsi Kepri, hingga PT Djitoe Mesindo Tanjunguncang. Mereka mengusung sejumlah tuntutan, mulai dari penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, hingga desakan pembahasan ulang regulasi ketenagakerjaan.
Dalam pemberitahuan resmi yang diterima aparat, terdapat sembilan poin tuntutan yang akan disuarakan. Di antaranya, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dengan pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, hingga pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.
Selain itu, buruh juga menuntut revisi UU Pemilu, mendesak manajemen PT Djitoe Mesindo segera mendaftarkan perjanjian kerja bersama (PKB), penghapusan aturan UWTO untuk lahan di bawah 200 meter persegi, serta pembinaan K3 di Kota Batam.
Direktur Intelkam Polda Kepri, Kombes Agung Budi Leksono, membenarkan adanya rencana aksi tersebut. “Informasi yang kami terima benar, ada massa yang akan turun.
Kami berharap aksi ini berjalan damai dan kondusif,” ujarnya, Rabu (27/8).
Pengamanan lapangan juga dipertegas. Direktur Samapta Polda Kepri, Kombes Joko Adi Nugroho, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan personel Dalmas dan Raimas untuk membackup Polresta Barelang.
“Pasukan kami siapkan lengkap, termasuk kendaraan AWC, Raimas, K9, hingga unit patroli. Semua digerakkan untuk memastikan keamanan aksi,” kata Joko.
Menurutnya, anggota kepolisian sudah siap menghadapi berbagai kondisi di lapangan karena rutin menjalani latihan setiap hari. (*)
Reporter : Yashinta
Editor : RATNA IRTATIK