Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar program peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, BAZNAS tidak hanya berfungsi menyalurkan zakat, tetapi juga mampu menjangkau kebutuhan publik yang belum sepenuhnya terlayani birokrasi. Kecepatan dan fleksibilitas BAZNAS dinilai menjadi keunggulan yang sangat strategis dalam menjawab persoalan di lapangan.
“Pemerintah daerah atau birokrasi sering terikat dengan perencanaan dan penganggaran yang sudah ditetapkan, sehingga ruang geraknya terbatas. Sedangkan BAZNAS memiliki fleksibilitas untuk merespons kebutuhan yang mendesak,” kata Pratikno dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ia menilai, fleksibilitas tersebut membuat BAZNAS dapat menjadi pelengkap dari kelemahan birokrasi yang kaku. Hal ini terutama penting dalam menangani program-program yang bersifat darurat dan membutuhkan intervensi cepat.
Lebih jauh, Pratikno menyebut tiga bidang utama yang memerlukan dukungan segera: kesehatan, pendidikan, serta penanganan bencana. Menurutnya, keterlibatan BAZNAS di sektor-sektor ini krusial untuk meminimalkan dampak besar yang ditanggung masyarakat jika terjadi keterlambatan. “Kalau kita bicara soal kesehatan dan bencana, risikonya tinggi sekali bagi publik. Maka kontribusi BAZNAS di sini sangat vital,” ujarnya.
Selain di tingkat pusat, Pratikno juga berharap kerja sama dengan BAZNAS dapat diperluas hingga ke daerah. Kehadiran BAZNAS di wilayah-wilayah, menurutnya, bisa menjadi motor penggerak terbentuknya koalisi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga zakat.
“Kami berharap kolaborasi ini bisa melahirkan sinergi di daerah untuk menjawab persoalan pembangunan manusia. Kalau BAZNAS punya tim untuk membicarakan detail kerja sama, dari kami siap,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO