Pasca-Kongres VI PDI Perjuangan

PDI Perjuangan telah melaksanakan Kongres VI di Nusa Dua, Bali. Kongres VI itu menjadi forum kelembagaan tertinggi partai yang menentukan arah kepemimpinan dan sikap politik partai. Kongres VI PDI Perjuangan memberikan mandat kembali kepada Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum sekaligus formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

Struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan yang dibentuk Ibu Mega mencerminkan proses kaderisasi. Pengurus lama yang ditugaskan kembali dipadukan dengan sosok-sosok baru yang lebih muda, energik, dan diharapkan memberikan cara pandang baru.

Komposisi kepengurusan DPP PDI Perjuangan pasca-Kongres VI sedikit lebih besar dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya. Hal itu juga mencerminkan kebutuhan organisasi untuk mengurus hal-hal spesifik tetapi strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya, UMKM, jaminan sosial, tenaga kerja dan pekerja migran, penanggulangan bencana, termasuk reformasi birokrasi.

Susunan DPP PDI Perjuangan periode 2025–2030 yang dibentuk Ibu Mega tetap memperhitungkan keterwakilan Jawa dan luar Jawa serta keterwakilan perempuan. Bahkan, keterwakilan perempuan di DPP PDI Perjuangan mencapai 31 persen, jauh di atas batas minimal keterwakilan perempuan dalam partai politik sebanyak 20 persen.

Banyak srikandi hebat dalam kepengurusan DPP PDI Perjuangan. Ada Ibu Mega selaku ketua umum dan mandataris kongres. Ada Mbak Puan Maharani yang memiliki jam terbang tinggi di kepemimpinan legislatif dan eksekutif. Ada Mbak Ribka Tjiptaning yang gigih di dunia kesehatan, membuat rumah sakit tanpa kelas dan rumah sakit terapung. Ada pula sosok pendatang baru seperti Mercy Barends, aktivis Ambon Manise yang tangguh dari timur.

Party ID
Komposisi itu menjadi modal penting bagi PDI Perjuangan menyongsong tantangan masa depan. Apa tantangan partai politik? Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2023 menjelaskan, 85 persen pemilih di Indonesia gampang pindah partai, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Fenomena itu menggambarkan rendahnya party ID, yakni orang yang merasa terasosiasi dengan partai tertentu. Survei SMRC 2017 menunjukkan party ID hanya 11,7 persen.

Pemilih merasa lebih senang menutup diri dari identitas politiknya dan tidak merasa bangga sebagai bagian dari pendukung partai tertentu. Salah satu ukuran matangnya demokrasi adalah angka party ID yang bisa lebih dari 50 persen sehingga publik merasa memiliki manfaat atas pelembagaan partai politik.

Rendahnya party ID itu berimplikasi ke banyak hal. Misalnya, ongkos pengelolaan partai politik menjadi mahal karena keuangan partai tidak ditopang oleh anggotanya, melainkan oleh segelintir elite yang dianggap mampu secara finansial. Ongkos pemilu juga makin mahal karena swing voter yang tinggi dan pragmatis berdampak pada praktik politik yang masif di semua wilayah dan tingkatan. Economic Intelligence Unit (EIU) bahkan menyebut demokrasi kita sebagai flawed democracy.

Tugas Sejarah
Sebagai partai yang dipimpin oleh ide dan pikiran Bung Karno, PDI Perjuangan dituntut terus mampu berdialektika dengan semangat zaman. Marhaenisme era Bung Karno pada abad ke-20 belum mengenal kapitalisme digital. Kini di abad ke-21, disrupsi teknologi memungkinkan marhaenisme “menguasai” alat produksi dalam praktik kapitalisme digital. Untuk itu, PDI Perjuangan membutuhkan ijtihad pemikiran politik terus-menerus, menggembleng diri menjadi kekuatan epistemik, serta terus mereaktualisasi dan mengontekstualisasi pikiran-pikiran Bung Karno.

Era kapitalisme digital mendisrupsi para pemilik media yang sebelumnya menguasai produksi opini. Kapitalisme digital melahirkan siapa pun yang bisa menjadi selebgram dan tiktoker serta pembentuk opini. Diskursus publik dan kritik demokrasi tidak hanya bergulir di ruang-ruang kelas, seminar, dan media konvensional. Media sosial telah menjelma menjadi kritik publik yang sangat korektif dan efektif.

Media sosial menjadi alternatif atas jumudnya kelembagaan partai dan parlemen serta orasi-orasi politik elite yang cenderung demagogis. Situasi ini harus menjadi kontemplasi politik yang mendalam bagi PDI Perjuangan untuk terus berbenah.

Ke depan, PDI Perjuangan perlu terus menata organisasi. Kantor-kantor PDI Perjuangan jangan cuma megah secara fisik, bersih, rapi, dan indah, tetapi sunyi dari ratapan derita rakyat. Kantor-kantor PDI Perjuangan di semua tingkatan harus menjadi tempat berlabuh rakyat untuk menggantungkan harapan. Kantor-kantor PDI Perjuangan harus menjadi derap perjuangan bersama rakyat. Selebihnya biar rakyat yang menilai. Yang penting, tugas sejarah terus kita jalani.

Pasca-Kongres VI PDI Perjuangan, saatnya partai menata diri. Melakukan penyegaran kepengurusan dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi hingga anak ranting di level rukun warga (RW) atau dusun. Memilih kader-kader hebat di semua tingkatan agar mampu mengikuti semangat zaman.

Saya yakin, dengan kepengurusan yang solid dan menjalar ke bawah, serta kompeten dan dipandu gagasan atau ide yang memiliki basis kekuatan epistemik, PDI Perjuangan akan menjadi rumah besar yang memberikan sumbangsih kualitas demokrasi dan membangun peradaban politik yang semakin baik. Dengan pilihan politik seperti ini, saya yakin PDI Perjuangan mampu mengikuti perubahan zaman dengan kepala tegak. Seluruh kader bangga mengenakan jas merahnya.

Satyam Eva Jayate. (***)