Buka konten ini
BANGKOK (BP) – Keluarga miliarder Shinawatra di Thailand kembali menjadi sorotan. Mulai Jumat (22/8), seperti dilansir channelnewsasia.com, mereka akan menghadapi serangkaian putusan pengadilan berisiko tinggi yang bisa mengguncang ketahanan politik, memicu pemilu dini, sekaligus menambah tekanan pada perekonomian negeri Gajah Putih yang tengah goyah.
Selama dua dekade terakhir, dinasti politik Shinawatra selalu berada di jantung gejolak Thailand. Kini, pertarungan terbaru itu bisa menyingkirkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena dugaan pelanggaran etika, sekaligus mengirim ayahnya yang berpengaruh namun kontroversial, Thaksin Shinawatra, kembali ke penjara.
Jumat, pengadilan akan memutuskan apakah Thaksin menghina monarki dalam wawancara media tahun 2015 sebuah pelanggaran serius dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Delapan belas hari kemudian, sidang lain akan menentukan apakah penahanan Thaksin di ruang VIP rumah sakit pada 2023, bukan di penjara, membuat hukumannya atas penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan belum sah dijalani.
Paetongtarn, 39, dan Thaksin, 76, sama-sama membantah tuduhan itu. Namun, putusan yang tidak menguntungkan bisa memperlemah posisi tawar keluarga Shinawatra sekaligus mempercepat pemilu. Padahal, partai mereka, Pheu Thai, saat ini tidak berada dalam kondisi prima untuk bersaing.
“Pemilu baru pasti berlangsung paling lambat pertengahan 2026, atau bahkan lebih cepat,” kata profesor hukum Universitas Thammasat, Prinya Thaewanarumitkul.
Peluang Pheu Thai merebut kembali mayoritas dalam pemilu mendatang sangat kecil.
Juru bicara pemerintah koalisi Pheu Thai memilih bungkam menanggapi sidang yang akan datang.
Ketidakpastian Politik
Keluarga Shinawatra dikenal sebagai penyintas politik. Mereka bertahan melewati dua kudeta militer dan tiga putusan pengadilan yang menjatuhkan tiga pemerintahan serta lima perdana menteri.
Namun, hasil sidang kali ini sulit diprediksi. Banyak kemungkinan skenario yang bisa mengubah peta politik Thailand.
Koalisi Paetongtarn sendiri kian rapuh. Sang perdana menteri kini diskors menunggu putusan Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus, sementara popularitasnya terus merosot dalam survei dan kekuatan koalisinya di parlemen hanya tipis.
Situasi itu terjadi di saat ekonomi Thailand terbesar kedua di Asia Tenggara sedang tertekan.
Pertumbuhan melambat, utang rumah tangga menumpuk, sektor pariwisata lesu, dan investor mulai ragu akan konsistensi kebijakan pemerintah.
Paetongtarn dituduh melanggar etika setelah rekaman percakapan teleponnya dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik. Percakapan itu terjadi saat kedua negara berada di ambang konflik bersenjata perbatasan, yang akhirnya benar-benar pecah sebulan kemudian sebelum dihentikan lewat gencatan senjata.
Setahun lalu, pendahulunya, Srettha Thavisin, juga dilengserkan pengadilan yang sama. Jika Paetongtarn bernasib serupa, parlemen harus mencari pengganti dari daftar kandidat terbatas yang diajukan sebelum Pemilu 2023.
Saat ini, Pheu Thai hanya memiliki satu kandidat tersisa, mantan Menteri Kehakiman Chaikasem Nitisiri. Namun, politisi berusia 76 tahun itu dipandang kurang menonjol dan tetap membutuhkan dukungan Thaksin untuk menjaga koalisi rapuh dengan mayoritas tipis.
Nama lain yang santer disebut adalah Anutin Charnvirakul, mantan Menteri Dalam Negeri yang menarik partainya dari koalisi pada Juni lalu, serta Prayuth Chan-o-cha, mantan perdana menteri sekaligus pemimpin kudeta yang kini menjadi penasihat kerajaan.
Sementara itu, oposisi terbesar, People s Party, memberi sinyal bisa mendukung Anutin jika ia setuju membubarkan parlemen tahun ini dan mendorong reformasi konstitusi.
Putusan yang tidak menguntungkan memang bisa mempersempit ruang gerak Thaksin seorang negosiator ulung untuk mempertahankan Pheu Thai di pemerintahan. Namun, sejumlah analis menilai ia masih mendapat dukungan dari kubu konservatif yang berpengaruh.
“Kalangan konservatif sudah memilih Thaksin,” ujar Olarn Thinbangtieo, dosen ilmu politik Universitas Burapha.
Chaikasem kemungkinan akan ditunjuk sebagai perdana menteri sementara, lalu membubarkan parlemen ketika waktunya tepat. (***)
Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : MOHAMMAD TAHANG