Buka konten ini
Ratusan warga turun ke jalan menggelar aksi damai di depan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, Rabu (20/8). Mereka menuntut solusi atas kelangkaan beras premium yang kian menyulitkan masyarakat di Tanjungbalai Karimun.
‘‘Aksi ini bentuk keprihatinan kami. Beras makin sulit didapat, harganya juga naik. Ini bukan unjuk rasa anarkis, tapi seruan dari perut yang lapar,’’ ujar Sam, salah satu peserta aksi.
Aksi dilanjutkan dengan audiensi terbuka antara perwakilan massa dan Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Adhang Noegroho Adhi. Warga meminta agar distribusi beras ke Karimun tidak dipersulit, bahkan mengusulkan agar beras hasil sitaan BC bisa disalurkan kepada masyarakat sebagai solusi jangka pendek.
Adhang menegaskan bahwa tidak ada penahanan kapal pembawa beras ke Karimun. Ia juga menyatakan komitmen Bea Cukai untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk siap berkoordinasi dengan Pemkab Karimun, Bulog, hingga kementerian di pusat untuk menyelesaikan persoalan ini.
Terkait usulan penyaluran beras sitaan, Adhang menyatakan hal tersebut bisa diproses bila ada pengajuan resmi tertulis dari pihak terkait dan akan dikoordinasikan bersama Karantina Pertanian Batam.
Kelangkaan beras di Karimun bukan hanya memicu keresahan, tapi juga mulai berdampak pada pedagang kecil dan rumah tangga. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pusat bergerak cepat sebelum kondisi semakin memburuk.
Aksi ini berlangsung damai dan tertib. Namun pesan yang disampaikan warga cukup jelas: perut rakyat jangan dibiarkan menunggu lama untuk sekadar sepiring nasi.
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kepri I, Jantro Butar-Butar menanggapi aksi damai di depan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri menuntut agar distribusi beras kembali lancar kuranglah tepat.
Menurutnya, yang seharusnya berada di garis depan menyelesaikan krisis beras adalah kepala daerah, dalam hal ini Bupati Karimun. Ia menilai lambannya respons pemerintah daerah menyebabkan persoalan ini berkepanjangan.
‘‘Ini bukan masalah baru, sudah dua minggu lebih. Harusnya bupati bergerak cepat. Jangan sampai masyarakat dikorbankan terus-menerus. Bea Cukai bukan lembaga yang mengatur distribusi pangan. Mereka hanya menjalankan tugas di bidang kepabeanan. Akar masalah kelangkaan ini ada di daerah,’’ tegas Jantro.
Ia juga menyoroti peran wakil rakyat yang dinilai belum maksimal. Bukan cuma datang ke kantor Bea Cukai. ‘‘DPRD harus bisa menyambung lidah rakyat lewat jalur politik. Duduk bersama antara pusat dan daerah perlu segera dilakukan. Ego sektoral harus ditekan,’’ sambungnya.
Jantro menambahkan, ketergantungan Karimun terhadap pasokan beras dari Batam membuat daerah ini sangat rentan jika ada hambatan distribusi. Karena itu, ia mendesak agar pemangku kebijakan, baik vertikal maupun daerah, memberikan toleransi khusus terhadap jalur distribusi pangan ke Karimun.
‘‘Karimun ini bukan penghasil beras. Kalau Batam aman-aman saja, kenapa Karimun selalu teriak? Artinya ada yang tidak beres dalam sistem distribusinya,’’ ujarnya tajam.
Sementara itu, Pimpinan Bulog Batam, Guido XL Pereira menyebut, stok beras SPHP aman. Saat ini ada 385 ton di gudang, dan 250 ton lagi akan dikirim pekan ini. Bulog juga sudah menggandeng mitra retail, TNI/Polri, dan Pemda dalam penyaluran melalui Gerakan Pangan Murah.
‘‘Kita pastikan tidak ada beras yang dioplos. Harga SPHP 5 kg di Gerakan Pangan Murah Rp59 ribu. Di RPK dan mitra ritel maksimal Rp63 ribu,’’ ujarnya.
Namun, fakta di lapangan berbeda. Beras SPHP yang beredar masih sangat terbatas dan cepat habis. Di pasar tradisional, harga beras premium terus melambung dan pasokan nyaris kosong. (***)
Reporter : Sandi Pramosinto – Tri Haryono
Editor : Iman Wachyudi