Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Status Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang resmi kembali menjadi bandara internasional setelah Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama seluruh pemangku kepentingan kini bergerak cepat mempersiapkan operasional penerbangan internasional reguler.
Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, di Ruang Kerja Gubernur, Gedung Daeng Celak, Dompak, Rabu (13/8), dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Hasan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Junaidi, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri Hendri Kurniaidi, unsur PT Angkasa Pura Indonesia, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Pemkab Bintan, Pemko Tanjungpinang, Bintan Resort Cakrawala (BRC), maskapai penerbangan, serta Asosiasi Perjalanan Wisata (ASITA) Kepri.
Gubernur Ansar menegaskan, kembalinya status internasional RHF merupakan momentum penting yang tidak boleh disia-siakan.
“Kita ini kawasan pariwisata. Sebanyak-banyaknya bandara harus diinternasionalkan. Jangan sampai status ini kembali menjadi domestik. Dengan bandara internasional, wisatawan mancanegara bisa langsung mendarat di Tanjungpinang dan Bintan tanpa transit di Batam atau Singapura,” ujarnya.
Ansar mengungkapkan, Pemprov Kepri tengah mengupayakan kebijakan pembebasan visa untuk tiga negara prioritas: Tiongkok, Korea, dan India. “Prospek tercepat itu Tiongkok, karena hubungan komunikasi kita dengan pemerintahnya baik. Kalau mereka bebas visa ke kita, seharusnya kita juga beri kebijakan serupa,” jelasnya.
Ia juga mendorong maskapai mempersiapkan rute baru, termasuk peluang penerbangan carter maupun reguler dari luar negeri, dengan mempertimbangkan data permintaan wisatawan yang selama ini transit di Singapura atau Batam.
“Kita ingin penerbangan reguler internasional, bukan hanya carter. Semua fasilitas akan kita pelihara, promosi akan kita perkuat, dan event internasional akan kita gelar di Tanjungpinang. Batam sudah autopilot, sekarang Tanjungpinang dan Bintan harus kita kemas agar menjadi des-tinasi unggulan,” paparnya.
Gubernur Ansar mengatakan, ia sudah melakukan pertemuan dengan semua pihak, mulai dari pengelola Bandara RHF hingga maskapai. Pertemuan itu membahas kapan Bandara RHF dapat kembali melayani rute internasional.
“Semoga bisa kembali seperti masa lalu. Tugas kita mendorong pemerintah pusat menerbitkan kebijakan baru soal visa saat kedatangan (Visa on Arrival/VoA), agar lebih banyak wisman datang ke Kepri,” tambahnya.
Menurut Ansar, fasilitas di Bandara RHF sudah memadai. Terlebih, bandara tersebut pernah berstatus internasional sebelum statusnya dicabut pemerintah pusat pada awal tahun lalu.
“Saat ini tinggal memfungsikan kembali status ini. Pasti akan ada penambahan maskapai penerbangan, bahkan maskapai asing juga bisa menyinggahi Bandara RHF,” ujarnya.
Sementara itu, General Manager (GM) PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara RHF Tanjungpinang, Agung Brahmantyo, menyebut kapasitas terminal mencapai 1 juta penumpang per tahun. Namun, pada 2024 baru terisi 264 ribu penumpang.
“Kami siap mengaktifkan kembali fasilitas internasional, termasuk loket Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina. Sertifikat Bandar Udara akan disesuaikan dari domestik menjadi internasional,” jelasnya.
Bea Cukai menegaskan kesiapan memperbarui penetapan kawasan pabean dan meningkatkan sarana pengawasan barang. Imigrasi menyoroti perlunya jaringan listrik dan internet yang stabil, serta penataan area pemeriksaan agar mampu melaya-ni hingga 10 ribu penumpang per minggu. Karantina meminta pos pemeriksaan berdekatan untuk efisiensi koordinasi.
BRC menyatakan siap memasarkan kembali RHF di pasar internasional dengan target mendatangkan 5 ribu wisatawan per bulan melalui minimal 10 penerbangan. Garuda Indonesia menawarkan kolaborasi promosi global melalui jaringan internasionalnya. ASITA Kepri akan memanfaatkan jaringan 80 agen perjalanan untuk promosi inbound dan outbound.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, dan Asisten Perekonomian Pemkab Bintan, Mohammad Panca Azdigoena, juga menegaskan dukungan penuh. Keduanya menilai, status internasional akan memperlancar mobilitas wisatawan dan tenaga kerja, sekaligus menggerakkan event pariwisata berskala internasional. (*)
Reporter : Mohamad Ismail
Editor : RYAN AGUNG