Buka konten ini
BATAM KOTA (BP) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar sosialisasi dan focus group discussion (FGD) Transisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital (PEMDI), Rabu (13/8). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Hang Nadim Lantai IV Kantor Wali Kota Batam itu dibuka langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa percepatan transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh perangkat daerah.
Pola kerja lama yang mengandalkan cara konvensional, kata dia, sudah tidak relevan untuk menghadapi tantangan zaman.
“Sekarang kita memasuki era digitalisasi. Cara-cara konvensional sudah tidak relevan, dan harus beralih ke metode yang memanfaatkan teknologi informasi,” ujarnya di hadapan peserta.
Ia menekankan, digitalisasi bukan sekadar penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga pembentukan budaya kerja baru yang adaptif, cepat, dan berbasis data.
“Digitalisasi teknologi informasi harus menjadi pola sikap, pola tindak, dan gaya hidup kita saat ini. Siapa yang tidak mampu beradaptasi, pasti akan tersisih,” tegasnya.
Amsakar menilai, percepatan adaptasi menjadi kunci agar pemerintah daerah tetap relevan di tengah perubahan global yang begitu pesat.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Tony S. Susanto, Ph.D., Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sekaligus Tim Ahli Kementerian PANRB. Tony menjelaskan, digitalisasi adalah strategi untuk mencapai program prioritas kepala daerah dengan basis data.
“Intinya, digitalisasi adalah bagaimana mencapai 15 program prioritas Wali Kota dengan memanfaatkan teknologi dan data,” paparnya.
Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, melaporkan bahwa nilai Indeks SPBE Kota Batam tahun ini mencapai 3,77 dengan kategori Sangat Baik.
Angka ini menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus masuk lima besar di Pulau Sumatra.
“Kami juga akan segera membentuk tim untuk mempercepat akselerasi dan mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan SPBE, sehingga tata kelola manajemen dan layanan dapat berjalan optimal,” tutupnya. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK