Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Suntikan dana penanganan iklim untuk Indonesia dari Green Climate Fund (GCF) mengalami penurunan. Pada periode pertama Indonesia mendapatkan suntikan USD 103 juta lebih atau sekitar Rp1,6 triliun. Pada tahap kedua turun jadi USD 80 juta atau sekitar Rp1,3 triliun.
Dana tersebut dikucurkan lewat skema pendanaan program RBP REDD+ yang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Pada program tahap pertama, uang Rp1,6 triliun digunakan untuk program penanganan iklim di pemerintahan pusat dan daerah. Di antaranya adalah untuk penanaman pohon dan menjaga hutan dari kebakaran lahan.
Saat ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sedang menyusun proposal untuk pencairan pendanaan tahap kedua. Menhut Raja Juli Antoni mengikuti Kick Off Meeting Penyusunan Concept Note dan Proposal Pendanaan Baru untuk RBP REDD+ Tahap II. Seperti diketahui RBP REDD+ adalah pendanaan untuk proyek mengatakan dampak perubahan iklim.
Pada tahap pertama Indonesia mendapatkan pendanaan USD 103 juta atau sekitar Rp1,67 triliun. Dana dari Green Climate Fund (GCF) itu, disebar untuk beragam program penanganan perubahan iklim di pemerintah pusat maupun daerah.
Pada tahap II nanti, Indonesia akan mendapatkan alokasi USD 80 juta atau sekitar Rp1,3 triliun. Dana ini masih jauh dari kebutuhan anggaran penanganan perubahan versi Kemenkeu yang mencapai Rp4.000 triliun.
Raja mengatakan penanganan karhutla juga bagian dari sejumlah proyek RBP REDD+ yang berjalan di Indonesia. Dia mengatakan sebagai pemegang amanah untuk program tersebut, akan menjaga komitmen dengan teguh. ”Agar tujuan utama menjaga hutan, menekan emisi gas rumah kaca, mensejahterakan rakyat di sektor hutan berjalan dengan maksimal,” katanya.
Dia mengatakan upaya menjaga hutan juga dimulai dari meja pejabat Kemenhut. Saat ini dia sedang menyusun sebuah platform satu pintu perizinan kehutanan di Kemenhut. Supaya lebih akuntabel dan transparan. Serta menghindari tumpang tindih antara ditjen dan satuan kerja di daerah-daerah.
”Kami bekerja keras melakukan perbaikan tata kelola kehutanan,” katanya. Kemudian juga memetakan secara baik kawasan hutan yang masuk kategori konservasi sampai perhutanan sosial yang bisa dikelola masyarakat setempat.
Dia lantas menyinggung soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia. Karena merupakan bagian dari program pengendalian iklim. Raja mengatakan di Indonesia berlaku siklus empat tahunan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Siklus yang paling dekat, diprediksi terjadi pada 2027 nanti. Raja berharap Indonesia bisa menekan dampak dari siklus empat tahunan tersebut.
Antisipasi siklus lima tahunan Karhutla itu dibahas bersama antara Kemenhut, BMKG, dan BNPB di Jakarta (12/8). Dalam forum itu Raja mengatakan pemerintah berupaya memastikan angka karhutla tahun ini dan berikutnya dapat terkontrol. ”Kita memiliki pengalaman panjang, belajar dari masa lalu membangun kapasitas mengontrol karhutla di area yang luas,” jelasnya.
Politisi PSI itu menjelaskan pada 2015 lalu Indonesia babak belur menghadapi karhutla. Total luas area yang terbakar mencapai 1,8 juta hektar.
Indonesia diprotes negara tetangga yang terdampak asapnya. Bahkan Raja mengatakan ibunya yang tinggal di Riau terkena ISPA saat itu.
Berikutnya pada 2019 luasan area yang mengalami karhutla turun jadi sekitar 1 juta hektar. Lalu di 2023 turun lagi di angka 600 ribu hektar.
”Yang krusial nanti di 2027,” katanya. Pemerintah berupaya melakukan mitigasi. Termasuk juga melakukan kontrol lewat modifikasi cuaca, water bombing, menerjunkan tim pengendali api dari Kemenhut, serta mengerahkan personel TNI dan Polri.
Dia berharap pada 2027 nanti, cuaca bersahabat seperti sekarang. Raja mengatakan tahun ini musim kemarau cenderung basah. Sehingga dampak karhutla tidak sebesar sebelumnya. Selepas bulan Agustus, diharapkan sudah banyak hujan yang turun. Sehingga tidak ada lagi kasus karhutla di Sumatera dan Kalimantan. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO